VIVAnews – Syarat 30 persen perolehan suara di pemilu legislatif untuk bisa mengusulkan calon presiden (capres) bakal “membunuh” Capres muda. Angka setinggi hanya bisa dijangkau partai jumbo, itu pun mereka harus bersekutu dengan partai lain.
Demikian pendapat mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung, Kamis, 18 September 2008, di Jakarta, menanggapi pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Presiden (RUU Pilpres) yang terus berlangsung sampai saat ini. Poin yang paling seru memang soal syarat calon presiden itu. Ada yang usul 30 persen, ada pula yang ngotot 15 persen saja seperti ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2003.
Menurut Akbar Tandjung, syarat 30 persen tersebut hanya akan mematikan generasi baru. Bagi parpol baru peserta Pemilu 2009, lanjutnya, sangat sulit memperoleh suara 30 persen. Bahkan untuk memperoleh suara 20 persen suara saja susah sekali. “Itu berarti kepemimpinan nasional sangat tergantung pada parpol besar,” katanya.
Jika angka 30 persen yang disepakati, tambah Akbar, maka hanya ada dua calon yang maju. Dampak negatifnya, kata mantan Ketua DPR periode 1999-2004 itu, masyarakat tidak banyak memiliki pilihan dan dikhawatirkan golput makin besar.
Idealnya, kata Akbar, angka yang dipakai adalah 15 persen seperti ditentukan dalam UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pilpres. Senada dengan Akbar, capres muda Rizal Malarangeng menilai, jika Pansus RUU Pilpres tetap mengesahkan angka di atas 20 persen, pendidikan politik di Indonesia akan berhenti.
Persyaratan itu,lanjut Rizal, hanya akan mengakomodasi calon-calon yang sudah pernah tampil di Pemilu 2004. “Jadi seperti pertandingan ulang saja,” terang Rizal.
Menurut Ketua Pansus RUU Pilpres, Ferry Mursyidan Baldan, lobi soal angka ini diperkirakan dilakukan pekan depan. Ferry memberikan jaminan pada masa persidangan sekarang pembahasan RUU Pilpres bisa dituntaskan.
Bentuk Kepedulian Muhammadiyah Buat Penyandang Difabel
MPKS PP Muhammadiyah menggelar halalbihalal inklusif dengan 1.000 difabel bersama Himpunan Disabilitas Muhammadiyah.
