Sumber :
- ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
VIVAnews
- Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku sependapat dengan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Moh Mahfud MD yang mempertanyakan kejelasan hak dan kewajiban peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat. Menurutnya, tidak ada jaminan pemenang konvensi otomatis menjadi capres.
"Saya juga pertanyakan itu kepada Pak Maftuh (Ketua Komite Konvensi, Maftuh Basyuni)," kata JK di kantor Dewan Masjid Indonesia (DMI), Menteng, Jakarta, Jumat 30 Agustus 2013.
JK menceritakan setelah mendengar pertanyaan tersebut, Maftuh kemudian berusaha memberikan jawaban sebagai jaminan. Namun sayang, katanya, jaminan itu hanya sebatas di mulut.
"Secara lisan mengatakan usahakan untuk itu. Tapi yang menentukan bukan Maftuh, melainkan Majelis Tinggi. Ada link yang terputus antara konvensi dengan capres, tidak ada otomatisnya, tidak jelas," ujarnya.
JK menegaskan, ketentuan-ketentuan konvensi tidak pasti. Setelah menang, nasib seorang peserta juga masih menggantung. "Tidak ada aturan yang jelas kalau menang konvensi bisa otomatis ikut capres, tidak ada ketentuan itu. Karena tidak ada ketentuan, jadi tidak ada jaminan. Jaminannya lisan," katanya.
Terkait penolakan Mahfud, mantan Ketua Umum Partai Golkar itu menghargainya. Ia menilai Mahfud juga mempunyai alasan-alasan yang rasional. "Saya sendiri belum baca alasan itu (secara lengkap). Tapi katanya alasannya kiai-kiai sarankan tidak, khas NU itu," ucapnya. (umi)
![Aksi unjuk rasa mahasiswa USU terkait kenaikan UKT.(B.S.Putra/VIVA)]()
![img_title]()
"Secara lisan mengatakan usahakan untuk itu. Tapi yang menentukan bukan Maftuh, melainkan Majelis Tinggi. Ada link yang terputus antara konvensi dengan capres, tidak ada otomatisnya, tidak jelas," ujarnya.
JK menegaskan, ketentuan-ketentuan konvensi tidak pasti. Setelah menang, nasib seorang peserta juga masih menggantung. "Tidak ada aturan yang jelas kalau menang konvensi bisa otomatis ikut capres, tidak ada ketentuan itu. Karena tidak ada ketentuan, jadi tidak ada jaminan. Jaminannya lisan," katanya.
Terkait penolakan Mahfud, mantan Ketua Umum Partai Golkar itu menghargainya. Ia menilai Mahfud juga mempunyai alasan-alasan yang rasional. "Saya sendiri belum baca alasan itu (secara lengkap). Tapi katanya alasannya kiai-kiai sarankan tidak, khas NU itu," ucapnya. (umi)
Soal Kenaikan UKT di PTN, Ini Klarifikasi Kemendikbud
Kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di beberapa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia baru baru ini menjadi topik hangat.
VIVA.co.id
15 Mei 2024
Baca Juga :
