Sumber :
- ANTARA/Rosa Panggabean
VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Bogor, Senin 4 November 2013, mengaku bahwa masih adanya pungutan liar dan pemerasan yang menyulitkan dunia usaha di Indonesia saat ini.
Untuk itu, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) terus meningkatkan fungsinya untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut.
"UKP4 masih ada, masih eksis, masih bisa saudara lapori," ujar SBY di depan para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.
Baca Juga :
Pernyataan Sinis Pelatih Uzbekistan soal Suporter Timnas Indonesia U-23 Jelang Semifinal Piala Asia
Masih berfungsinya UKP4, kata Presiden, juga merupakan menjawab rekomendasi Kadin yang meminta adanya Ombutsman ekonomi yang berfungsi mengawasi birokrasi dunia usaha di Indonesia.
UKP4, tambahnya, dirasa sudah cukup mengakomodir kepentingan para pengusaha yang menghadapi permasalahan tersebut. "Dulu, saya pernah bentuk satgas pemberantasan mafia. Akhirnya dikeroyok untuk dibubarkan," tambahnya.
Presiden menegaskan, selain UKP4, dirinya pun secara langsung membuka pintu selebar-lebarnya bagi para pengusaha yang ingin melaporkan kesulitannya dalam berbisnis di Indonesia. Dia menjamin akan merespons cepat keluhan tersebut.
Sebagai contoh, ada beberapa keluhan dari pengusaha yang sedang diproses di kantornya. "Dua hari ini saya terima laporan sedang diproses. Pak Sudi dan Pak Dipo sedang cek ke instansi terkait. Apa betul atau tidak laporan tersebut, kalau betul, tegakkan keadilan," tegasnya.
Dirinya berharap, dengan upaya tersebut, iklim investasi yang baik dapat tercipta di Indonesia, sehingga pada akhirnya pertumbuhan ekonomi dapat terjaga.
Sebelumnya, Ketua Umum Kadin, Suryo Bambang Sulisto menyampaikan, hasil Rapimnas Kadin merekomendasikan pembentukan ombutsman ekonomi.
Lembaga negara tersebut berfungsi mengawasi penerapan dan implementasi kebijakan-kebijakan khususnya terkait kemudahan berbisnis di Indonesia.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
UKP4, tambahnya, dirasa sudah cukup mengakomodir kepentingan para pengusaha yang menghadapi permasalahan tersebut. "Dulu, saya pernah bentuk satgas pemberantasan mafia. Akhirnya dikeroyok untuk dibubarkan," tambahnya.
