Sumber :
- ANTARA/Ismar Patrizki
VIVAnews
– Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan perilaku Bupati Ngada Nusa Tenggara Timur, Marianus Sae, yang memblokir Bandara Turelelo Soa karena tidak mendapat tiket pesawat Merpati dari Kupang menuju Ngada, adalah salah.
“Penutupan bandara itu salah. Apapun alasannya tetap salah karena kepentingan publik dan keselamatan penerbanga ada di situ,” kata Gamawan dalam acara
Apa Kabar Indonesia tvOne, Senin 23 Desember 2013.
.
Namun maskapai Merpati juga diminta bijaksana. Menurut Gamawan, seharusnya ada kuota penerbangan untuk kepala daerah, terutama di daerah-daerah yang lokasinya jauh dari pusat. “Saya dengar staf Bupati Ngada datang bolak-balik hendak beli tiket, tapi dipimpong. Sampai kepala bandara ditelepon, tetap tak dapat tiket,” kata dia.
Gamawan mengatakan, dia juga pernah menjadi kepala daerah. Selalu ada kebijakan tak tertulis di berlaku di seluruh Indonesia bahwa ada kuota untuk kepala daerah, Kapolda, Danrem. “Kalau ada hal penting, kan pantas dia dikasih satu tiket. Apalagi dia (Bupati Ngada) mau menerima DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran,” ujar Mendagri.
Akibat tak mendapat tiket penerbangan Merpati pada Sabtu pagi, 21 Desember 2013, Bupati Ngada sampai meminta DPRD Kabupaten Ngada untuk menunda rapat paripurna penetapan APBD. Tapi permintaan itu ditolak DPRD sehingga sang Bupati merasa amat dirugikan.
Bupati Ngada juga mengingatkan, bandara dibangun dari uang rakyat. Maka perusahaan penerbangan tidak boleh semena-mena menggunakan fasilitas daerah untuk kepentingannya sendiri, tanpa memikirkan kepentingan rakyat di daerah itu.
Saat rapat paripurna DPRD Ngada hendak digelar, Bupati Marianus memang tak ada di tempat. “Bupati juga blusukan ke mana-mana. Apalagi itu di NTT,” kata Mendagri. Menurutnya, bisa saja surat undangan datang sehari sebelum acara sehingga Bupati Ngada terburu-buru mengejar penerbangan. (adi)
![Yamaha NMax 155 warna baru yang dijual di Jepang]()
![img_title]()
Baca Juga :
Israel Tarik Dubesnya dari Irlandia, Spanyol, dan Norwegia setelah Pengakuan Negara Palestina
Baca Juga :
Mendagri Sebut Pengelolaan Sumber Daya Air Perlu Orkestrasi Besar Lintas Negara dan Sektor
.
Namun maskapai Merpati juga diminta bijaksana. Menurut Gamawan, seharusnya ada kuota penerbangan untuk kepala daerah, terutama di daerah-daerah yang lokasinya jauh dari pusat. “Saya dengar staf Bupati Ngada datang bolak-balik hendak beli tiket, tapi dipimpong. Sampai kepala bandara ditelepon, tetap tak dapat tiket,” kata dia.
Gamawan mengatakan, dia juga pernah menjadi kepala daerah. Selalu ada kebijakan tak tertulis di berlaku di seluruh Indonesia bahwa ada kuota untuk kepala daerah, Kapolda, Danrem. “Kalau ada hal penting, kan pantas dia dikasih satu tiket. Apalagi dia (Bupati Ngada) mau menerima DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran,” ujar Mendagri.
Akibat tak mendapat tiket penerbangan Merpati pada Sabtu pagi, 21 Desember 2013, Bupati Ngada sampai meminta DPRD Kabupaten Ngada untuk menunda rapat paripurna penetapan APBD. Tapi permintaan itu ditolak DPRD sehingga sang Bupati merasa amat dirugikan.
Bupati Ngada juga mengingatkan, bandara dibangun dari uang rakyat. Maka perusahaan penerbangan tidak boleh semena-mena menggunakan fasilitas daerah untuk kepentingannya sendiri, tanpa memikirkan kepentingan rakyat di daerah itu.
Saat rapat paripurna DPRD Ngada hendak digelar, Bupati Marianus memang tak ada di tempat. “Bupati juga blusukan ke mana-mana. Apalagi itu di NTT,” kata Mendagri. Menurutnya, bisa saja surat undangan datang sehari sebelum acara sehingga Bupati Ngada terburu-buru mengejar penerbangan. (adi)
Detik-detik Balita Tabrakin Yamaha Nmax ke Gerobak Penjual Gorengan
Seorang pengendara motor Yamaha Nmax bersama anak dan istrinya sedang berhenti untuk membeli gorengan di pinggir jalan namun berakhir nahas.
VIVA.co.id
22 Mei 2024
Baca Juga :
