Sumber :
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews
- Pemerintah menegaskan tidak akan mengelurkan kebijakan apapun terkait subsidi bahan bakar minyak (BBM) sampai pemilu legislatif selesai. Pembahasan kebijakan terkait subsidi BBM akan dilakukan dengan anggota parlemen baru.
Wakil Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, Senin 20 Januari 2014, menyatakan, kebijakan apapun yang nanti dikeluarkan pemerintah mengenai subsidi semata bertujuan meningkatkan efisiensi anggaran.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Dirjen Kementerian Pertanian Bela-belain Patungan Rp500 Juta Buat Beliin Mobil Anaknya SYL
Wakil Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, Senin 20 Januari 2014, menyatakan, kebijakan apapun yang nanti dikeluarkan pemerintah mengenai subsidi semata bertujuan meningkatkan efisiensi anggaran.
"Sampai pemilu tidak akan ada kebijakan apa-apa soal BBM. Memang kami memerlukan sesuatu, tapi tidak mesti menaikan," ujar Bambang di Jakarta.
Ia mengakui, anggaran subsidi yang dialokasikan saat ini dirasa belum final. Pemerintah menyadari subsidi masih banyak masyarakat yang tidak berhak ternyata turut menikmatinya atau tidak tepat sasaran.
"Jadi kami harus cari cara supaya subsidi BBM, subsidi listrik, ataupun dua-duanya tidak menjadi susah mengelolanya," kata Bambang.
Oleh karena itu, ia menambahkan, pemerintah mengkaji dan mempertimbangkan pemberian subsidi tetap. Artinya, subsidi akan dipatok dengan besaran tertentu yang tetap.
Bambang mencontohkan, misalnya untuk BBM, pemerintah menetapkan subsidi per liternya, bukan menetapkan harga premium yang dijual.
Dengan skema tersebut, menurut Bambang, harga premiun akan mengikuti harga keekonomian, namun mendapatkan subsidi. "Tapi itu baru salah satu opsi yang kami pikirkan," kata Bambang. (umi)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Sampai pemilu tidak akan ada kebijakan apa-apa soal BBM. Memang kami memerlukan sesuatu, tapi tidak mesti menaikan," ujar Bambang di Jakarta.
