Sumber :
- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVAnews
- Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lukman Hakim Saifuddin mengklaim partainya tidak mencatut nama sejumlah tokoh untuk diusung sebagai calon presiden (capres). Menurutnya, PPP berkewajiban merekrut putra terbaik bangsa untuk menjadi pemimpin nasional.
"PPP sadar parpol adalah institusi yang oleh UUD diberi kewenangan mengusulkaan capres-cawapres. Oleh karena itu, PPP berkewajiban mengusung putra putri terbaik bangsa," kata Lukman di Gedung Sasana Budaya Ganesa (Sabuga), ITB, Bandung, Minggu malam.
Lukman mengaku sudah berkomunikasi dengan sebagian dari oara calon. Meskipun, dia tidak membantah bahwa tidak semua tokoh menyatakan kesediannya.
"Sejauh ini sudah ada komunikasi. Mereka sangat berterima kasih. Yenny Wahid surprise, merasa terhomat. Tapi karena pertimbangan lain belum bersedia dicalonkan," ujarnya.
Wakil Ketua MPR itu menegaskan partainya tidak terpaku pada persetujuan tokoh yang bersangkutan. Seperti misalnya, Joko Widodo, PPP paham dia merupakan fungsionaris PDIP. Namun, karena realitas menghendaki mantan Wali Kota Solo itu maju sebagai presiden maka PPP mengusungnya.
"PPP tidak hanya menggunakan kacamata kuda," imbuhnya.
Lantas bagaimana kalau para tokoh tersebut menolak pencalonan sebagai presiden oleh PPP itu?
"Ekstremnya, misalnya ada salah satu atau beberapa nama tidak bersedia itu hak yang bersangkutan. PPP berkewajiban menangkap aspirasi yang berkembang di masyarakat. Ini forum keterbukaan, tidak hanya melihat kader sendiri saja," kata Lukman.
Seperti diketahui, selain mencalonkan Ketua Umumnya, Suryadharma Ali, PPP juga menjadikan enam tokoh nasional lain sebagai capres 2014-2019. Mereka antara lain, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Ketum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan Khofifah Indar Parawansa, Bupati Kutai Timur Isran Noor dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie.
![Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah]()
![img_title]()
Baca Juga :
Fans Fuji Protes ke Rizky Febian dan Mahalini Karena Tak Undang Idolanya : Kalo Ada Uti Pasti Meriah
"Sejauh ini sudah ada komunikasi. Mereka sangat berterima kasih. Yenny Wahid surprise, merasa terhomat. Tapi karena pertimbangan lain belum bersedia dicalonkan," ujarnya.
Wakil Ketua MPR itu menegaskan partainya tidak terpaku pada persetujuan tokoh yang bersangkutan. Seperti misalnya, Joko Widodo, PPP paham dia merupakan fungsionaris PDIP. Namun, karena realitas menghendaki mantan Wali Kota Solo itu maju sebagai presiden maka PPP mengusungnya.
"PPP tidak hanya menggunakan kacamata kuda," imbuhnya.
Lantas bagaimana kalau para tokoh tersebut menolak pencalonan sebagai presiden oleh PPP itu?
"Ekstremnya, misalnya ada salah satu atau beberapa nama tidak bersedia itu hak yang bersangkutan. PPP berkewajiban menangkap aspirasi yang berkembang di masyarakat. Ini forum keterbukaan, tidak hanya melihat kader sendiri saja," kata Lukman.
Seperti diketahui, selain mencalonkan Ketua Umumnya, Suryadharma Ali, PPP juga menjadikan enam tokoh nasional lain sebagai capres 2014-2019. Mereka antara lain, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Ketum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan Khofifah Indar Parawansa, Bupati Kutai Timur Isran Noor dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie.
Tingkatkan Kualitas SDM Indonesia, Kemnaker Terus Dorong BLK Komunitas Jadi Inkubator Wirausaha
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyatakan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus mendorong BLK Komunitas untuk menjadi inkubator wirausaha.
VIVA.co.id
16 Mei 2024
Baca Juga :
