Pakar: Kejaksaan Jangan Sampai Jadi Alat Tawar-menawar Politik

VIVAnews - Pengangkatan HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung oleh Presiden Joko Widodo menuai pro dan kontra. Banyak pihak menyayangkan penunjukkan Prasetyo karena latar belakangnya sebagai politikus Partai Nasdem.

Pakar Hukum Chairul Huda menyebut kekhawatiran itu bukan tidak mungkin. Bahkan, ia mencemaskan reformasi Kejaksaan Agung akan terhambat karena rentan dipolitisir.

"Jangan sampai Kejaksaan menjadi alat tawar menawar politik atau sampai dipengaruhi kekuatan politik. Penegakan hukum harus diwaspadai," ujar Chairul kepada VIVAnews, Kamis 20 November 2014.

Meski Jaksa Agung baru memiliki, menurut Chairul tetap saja akan sulit melepaskan kepentingan politik, terutama partai politik yang menjadi koalisinya. Sebab yang bersangkutan sudah tidak bisa lagi murni independen setelah berkecimpung di dunia politik.

"Misalnya ada partai lain, dari Koalisi Merah Putih yang terbelit kasus, karena lawan politiknya, ini juga harus diwaspadai. Rentan dipolitisir. Maka dari itu sejak awal saya menilai Jaksa Agung harus mereka yang tak terafiliasi dengan parpol," paparnya.

Bukan hanya itu, Chairul juga menyebut beberapa aspek yang rentan pelanggaran hukum yang harus diwaspadai. Salah satunya terkait alih fungsi hutan. Ia khawatir penegakan hukum tak berjalan karena bertentangan dengan kepentingan partai politik.

"Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup adalah menteri dari partai yang sama dengan Jaksa Agung, begitupula dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang. Kita lihat saja lima tahun mendatang apakah penguasaan lahan yang perizinannya tidak benar, alih fungsi hutan, dan kasus-kasus seperti itu diperoses penegakan hukum. Kita akan menghadapi masalah-masalah hukum yang terkait dengan masalah-masalah itu," terang dia.