Sumber :
- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVA.co.id
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) mengakui adanya
gap
(kesenjangan) anggaran sebesar Rp151 triliun pada program pembangunan sejuta rumah. Solusi kekurangan dana ini nantinya akan menggunakan potensi pembiayaan di luar dana APBN.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Syarif Burhanudin, mengatakan untuk mengatasi solusi ini perlu ada peran dari pemerintah daerah.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Pemerintah Minta Pembangunan Rumah Berimbang
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Syarif Burhanudin, mengatakan untuk mengatasi solusi ini perlu ada peran dari pemerintah daerah.
Selain kendala anggaran, lanjutnya, ada beberapa kendala lain. Antara lain, regulasi daerah seperti perizinan lahan dan database perumahan di Indonesia yang belum akurat.
"Jadi di regulasi daerah juga sering terkendala. Selain itu, database perumahan saat ini belum mempunyai data yang akurat, ini yang akan kita hadapi," ujar Syarif.
Pada tahun ini, menurutnya, kementerian akan merancang sebuah aturan menteri mengenai perumahan yang akan menjadi Peraturan Menteri (Permen) PUPR. "Kita akan bikin Rapermen (Rancangan Peraturan Menteri), paling lambat tahun ini," tambahnya.
Program sejuta rumah akan dimulai bertepatan dengan hari buruh nasional dan peletakan batu pertama (Ground Breaking) akan dilakukan pada 30 April 2015, serentak di seluruh Indonesia. (ren)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Selain kendala anggaran, lanjutnya, ada beberapa kendala lain. Antara lain, regulasi daerah seperti perizinan lahan dan database perumahan di Indonesia yang belum akurat.
