- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
Berarti saat ini Yaman merupakan negara yang autopilot dan berjalan tanpa kepala negara?
Ya kurang lebih begitu. Terutama sejak Presiden Abdrabbuh Mansour Hadi mengundurkan diri tanggal 22 Januari lalu. Jadi, dimulai dengan Perdana Menteri mengajukan pengunduran diri kepada Presiden.
20 Menit berikutnya giliran Presiden mengundurkan diri. Jadi, memang saat ini Yaman merupakan negara tanpa pemerintahan. Kemudian, milisi Houthi mencoba menggelar dialog dengan berbagai kepentingan politik untuk merangkul beberapa pihak. Tapi bisa dibayangkan sulitnya.
Kesulitan ini saya dengar dari utusan khusus untuk PBB, Jamal bin Umar, yang saya temui secara langsung sangat sulit. Hasilnya tidak bisa diprediksi. Ternyata benar, Al Houthi membentuk satu lembaga sendiri yang bernama Komite Revolusi.
Komite tersebut kemudian menyatakan deklarasi konstitusi. Apa pun namanya di dalam laporan, itu sudah ada di media. Tetapi itu semua tidak dianggap valid oleh PBB atau bagian masyarakat di Yaman yang tak setuju dengan Al Houthi.
Oke, sejak saat itu ada pemerintahan tetapi pihak ini tak mengakui. Pihak yang ini tak mengakui kelompok yang ini. Semua menjadi terpencar-pencar. Tetapi, benar bahwa Yaman kini menjadi negara yang tak jelas pemerintahannya.
Sejak itu, KBRI melakukan seruan kembali yang kedua setelah bulan September 2014. Seruan kedua, kami lakukan pada Februari 2015. Negara ini tidak ada yang bertanggung jawab kalau terjadi sesuatu, ada yang kecurian sendal misalnya. Kita mau menuntut siapa, karena ke atasnya tidak ada. Apalagi kalau ada tindak kriminal yang lain. Jadi, tidak yang menyelesaikan masalah kalau terjadi persoalan.
(Dampak serangan udara koalisi militer Arab Saudi terhadap bangunan di Yaman. Foto: Reuters)
Jadi, selaku Dubes, Anda berurusan dengan siapa terkait dengan isu diplomatik jika Yaman dikatakan autopilot?
Kantor Kementerian Luar Negeri Yaman masih ada. Stafnya masih masuk. Jabatan paling tinggi di sana adalah Wakil Menteri. Jadi, Wamen masih ada di sana. Itu yang paling tinggi, tetapi Beliau pun tidak bisa mengambil keputusan yang sifatnya kebijakan.
Salah satunya ketika operasional KBRI dipindah ke Salalah, Oman, kami melaporkannya ke Wamen Yaman.Â
Pada tingkat Direktur Jenderal masih ada semua. Pemerintahan dengan segala keterbatasan masih menjalankan semua.
Jadi, dalam kondisi seperti saat ini, para pejabat tinggi Yaman melapor kepada siapa?
Setelah Wamen, kami tidak tahu. Tetapi, kami juga melapor kepada Dirjennya.
Jadi, rumor yang sempat menyebut ada WNI yang ditahan oleh kelompok Al Houthi itu benar?
Seperti yang telah disampaikan kepada Anda sebelumnya, pemerintahan di ibukota Sana'a, itu telah dikuasai kelompok Al-Houthi. Sehingga, siapa pun yang melakukan sesuatu di sana, juga atas restu dari kelompok tersebut.
Faktanya WNI memang ditangkap oleh aparat. Para WNI ini ditemukannya di tahanan semacam polsek sana dan tersebar. Staf KBRI Sana'a mencarinya satu demi satu melalui polsek yang dekat dengan mereka. Alhamdulilah dalam dua hari kemudian ditemukan semua.
Kenapa para WNI ini ditangkap?
Karena masalah imigrasi. Izin tinggal mereka bermasalah. Saya memang belum memeriksa satu demi satu izin tinggal WNI itu. Jangan-jangan bisa saja tidak ada (izin tinggal) sama sekali.
Kalau dikatakan para WNI ini menentang ideologi yang dianut Al-Houthi maka hal tersebut butuh perdebatan panjang.
Tetapi, WNI yang ingin berkunjung ke Yaman hanya membutuhkan Visa on Arrival ya?
Tidak WNI tetap harus mengurus visa. Jika visanya habis maka harus mengurus izin tinggal. Sama saja seperti di Indonesia. Untuk beberapa hal, kadang izin tinggal kurang diperhatikan oleh beberapa WNI. Banyak yang tak memperhatikan itu.
Karena saya sempat bertanya di mana izin tinggalnya kepada beberapa WNI dan mereka menjawab belum sempat diurus. Mungkin ada razia terhadap pendatang, tetapi mereka tidak terjaring.
Menurut Anda, apa yang menjadi inti penyebab peperangan yang terjadi di Yaman saat ini? Apakah murni karena adanya pertentangan ideologi Sunni dengan Syiah atau konflik politik?
Saya kira campuran antara keduanya. Tidak bisa dipisahkan karena ini dan itu. Sangat kental campuran antara keduanya. Bisa divalidisi mengenai hal itu.
Memang karena faktor ideologi tetapi juga jelas kalau ini juga melibatkan konflik politik. Kenapa kemudian bisa terjadi peperangan, karena Presiden Hadi meminta bantuan kepada Arab Saudi. Kemudian mereka merespons secara positif dan mengirimkan pasukan.
Menurut saya tidak sesederhana faktor Saudi sunni dan Al-Houthi menganut aliran syiah. Tetapi, juga menyangkut faktor keamanan dalam negeri Arab Saudi sendiri. Saya yakin juga menjadi pertimbangan penting Arab Saudi.
Karena Al-Houthi itu sesungguhnya semula bagian dari suatu suku?
Mereka ada di bagian selatan. Tetapi, Al-Houthi berseberangan dengan Al-Qaeda. Namun, di saat yang bersamaan mereka juga tidak sejalan dengan pemerintahan di bawah Presiden Hadi. Jadi, mereka semua saling bertentangan.
Jadi, itu pentingnya Indonesia tetap mengambil sikap netral. Fokus kami saat ini adalah evakuasi terhadap WNI yang masih ada di sana. Sikap politik Indonesia adalah bersahabat dengan semua elemen di Yaman, siapa pun orangnya.
Posisi itu lebih menguntungkan ketika harus mengevakuasi WNI.
