Konflik Yaman Tak Sekadar Perkara Agama

(Duta Besar RI untuk Yaman, Wajid Fauzi, yang ditemui di ruang kerja Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu RI di kawasan Pejambon, Jakarta Pusat. Wajid tengah berada di Indonesia usai operasional KBRI digeser ke Salalah, Oman karena alasan keamanan. Foto: Ikhwan Yanuar)

Baca Juga

Militer Malaysia Bantah Dukung Saudi Serang Yaman

Apakah alat komunikasi masih bisa digunakan di sana?

Mohon didoakan semoga tidak diputus. Hingga saat ini alat komunikasi masih bisa digunakan. Kami menggunakan ponsel biasa pun bisa tanpa menggunakan telepon satelit.

Tetapi, mohon dicatat karena perubahan itu dilakukan terjadi setiap hari. Kemarin saya memperoleh laporan masih bisa digunakan.

Masih ada sebagian WNI di Yaman yang menolak untuk dievakuasi ke Tanah Air kendati kondisinya sudah genting. Apa saja upaya dari Pemerintah RI untuk membujuk mereka agar mau kembali pulang?

Saya tak ingin membuat analisa penyebab mereka enggan pulang ke Tanah Air. Namun, syarat yang paling jitu untuk membuat mereka pulang ke rumah adalah himbauan dari orang tua masing-masing.

Kalau ada telepon dari orang tua insya Allah mereka bersedia pulang ke Tanah Air, karena pada dasarnya setiap anak itu kan patuh terhadap orang tua. Itu berdasarkan pengamatan saya di lapangan.

Saya berharap selama komunikasi masih berjalan, cara ini dimanfaatkan oleh para orang tua untuk menghubungi anak-anaknya secara langsung. Jangan sampai (baru menghubungi) setelah terputus. Nanti kami malah kesulitan.

Kalau telepon tidak bisa digunakan, bagaimana dengan penggunaan surat elektronik, apa jaringan internet di sana masih berfungsi?

Ini beberapa tindakan penutupan informasi ini dilakukan oleh orang-orang yang tidak menyukai komunikasi kelompok tertentu. Kelihatannya bagian dari strategi untuk menutup informasi dan akses terhadap pengerahan kekuatan.

Sesungguhnya bukan orang Indonesia yang dilarang untuk berkomunikasi. Tetapi, jika dengan membuka akses komunikasi itu membuat satu kelompok lemah, sementara kelompok lain menguasai jalur komunikasi, maka mereka akan memotong itu.

Jadi, dipahaminya seperti itu. Kita berharap komunikasi tidak sampai diputus. Tapi memang pernah sampai 3-4 hari diblokir. Telepon dan internet di tiga provinsi. Namun, kemudian hidup lagi. It's just on and off. Semoga tidak terjadi lagi, tetapi kalau pun saluran komunikasi terputus tidak terlalu lama.

Siapa yang memiliki kekuatan untuk menghentikan jalur komunikasi di Yaman? Apakah pemerintah atau kelompok tertentu yang berkuasa di sana?

Pemerintah dalam hal ini Kementerian. Tetapi saat ini yang menguasai Kementerian di Sana'a adalah Al-Houthi. Semua lembaga di ibukota sudah dikuasai oleh kelompok Al-Houthi.

Halaman Selanjutnya

Berarti saat ini Yaman merupakan negara yang autopilot dan berjalan tanpa kepala negara?Ya kurang lebih begitu. Terutama sejak Presiden Abdrabbuh Mansour Hadi mengundurkan diri tanggal  22 Januari lalu. Jadi, dimulai dengan Perdana Menteri mengajukan pengunduran diri kepada Presiden.20 Menit berikutnya giliran Presiden mengundurkan diri. Jadi, memang saat ini Yaman merupakan negara tanpa pemerintahan. Kemudian, milisi Houthi mencoba menggelar dialog dengan berbagai kepentingan politik untuk merangkul beberapa pihak. Tapi bisa dibayangkan sulitnya. Kesulitan ini saya dengar dari utusan khusus untuk PBB, Jamal bin Umar, yang saya temui secara langsung sangat sulit. Hasilnya tidak bisa diprediksi. Ternyata benar, Al Houthi membentuk satu lembaga sendiri yang bernama Komite Revolusi.Komite tersebut kemudian menyatakan deklarasi konstitusi. Apa pun namanya di dalam laporan, itu sudah ada di media. Tetapi itu semua tidak dianggap valid oleh PBB atau bagian masyarakat di Yaman yang tak setuju dengan Al Houthi.Oke, sejak saat itu ada pemerintahan tetapi pihak ini tak mengakui. Pihak yang ini tak mengakui kelompok yang ini. Semua menjadi terpencar-pencar. Tetapi, benar bahwa Yaman kini menjadi negara yang tak jelas pemerintahannya. Sejak itu, KBRI melakukan seruan kembali yang kedua setelah bulan September 2014. Seruan kedua, kami lakukan pada Februari 2015. Negara ini tidak ada yang bertanggung jawab kalau terjadi sesuatu, ada yang kecurian sendal misalnya. Kita mau menuntut siapa, karena ke atasnya tidak ada. Apalagi kalau ada tindak kriminal yang lain. Jadi, tidak yang menyelesaikan masalah kalau terjadi persoalan.