Membangun Negeri Ini Tidak Bisa Hanya Satu Partai
- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
Selanjutnya, Ikuti Jejak PAN...
Pertemuan antara PKS dan Presiden Jokowi itu terjadi hanya beberapa pekan setelah PAN bergabung ke pemerintah, sehingga publik menganggap PKS akan segera mengikuti jejak PAN?
Nggak pekan, udah bulan dong ….
Iya, tapi kan masih hangat-hangatnya, apalagi isu reshuffle juga masih ramai sekarang, sehingga memunculkan anggapan itu?
Ya saya teruskan dulu. Karena itu tidak jadi, kemudian berikutnya karena kami mau Mukernas di bulan November, itu saya komunikasi dengan Mas Pram sebagai kawan. Dalam obrolan itu, Mas Pram tanya, katanya ada Mukernas, gimana Pak Jokowi mungkin nggak hadir di situ, saya bilang Mukernas kan levelnya enggak pantaslah dihadiri oleh Presiden sehingga ya tidak jadi juga. Terus saja dalam komunikasi kami, sehingga kami masalah pertemuan kami dengan Pak Jokowi menjadi pembicaraan juga.
Nah pas kemarin itu kami sama-sama menghadiri (acara) ulang tahun Kaisar Jepang di Hotel Fairmont yang di dekat Plaza Senayan itu. Di situ kemudian terjadi obrolan lagi, akhirnya saya bilang kalau Pak Jokowi siap menerima kami dan ada waktu ya kami siap datang ke istana, dan malam itu kemudian Mas Pram memfollow up dan besoknya menyampaikan bahwa dia siap menerima kita. Jadi, kalau mau dihitung secara bulan, awalnya kan di akhir Agustus terjadi di akhir Desember, 4 bulan, jadi ini bukan sesuatu yang tiba-tiba.
Bisa dijelaskan poin-poin yang dibicarakan dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi?
Saya sampaikan, nah ini harus saya jelaskan ya. Begitu kami sampai, kami dipersilakan duduk, yang mulai menyampaikan saya, saya sampaikan, Pak Presiden, kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk silaturahim di mana ini kesempatan yang tertunda, kami berharap silaturahim ini adalah silaturahim yang bukan silaturahim pertama dan terakhir. Ini adalah silaturahim sebagai wujud tanggung jawab terhadap berbagai persoalan bangsa, walaupun, saya tegaskan di awal, posisi presiden dengan kami berbeda, presiden ada di pemerintahan, kami di luar pmerintahan. Justru karena berbeda inilah kami bisa saling melengkapi, itu saya tegaskan di situ.
Jadi dari awal saya sudah mengatakan, posisi sudah berbeda dan yang kedua, yang dibicarakan oleh kita ya persoalan-persoalan kebangsaan, kebetulan pada waktu itu kan kami ke sana tanggal 21 November. Tanggal 18 November itu kan adalah hari buruh atau hari pekerja migran dan kami pada tanggal 20 November merayakan itu di sini, memperingatinya di DPP. Kemudian, besoknya tanggal 22 kan ada Hari Ibu, di mana kami merayakannya pada tanggal 21 pagi, sebelum ke istana, kami memperingati Hari Ibu.
Nah ini dua topik yang pertama kami sampaikan terutama terkait dengan pandangan Fraksi PKS terkait relevansinya dengan peringatan hari ibu dalam konteks membangun bangsa dan negara. Kami punya satu konsep yang kami sebut sebagai Family Mainstreaming. Kami ingin mendapat dukungan dari pemerintah untuk kita bisa menjadikan keluarga ini sebagai unit terkecil di dalam membangun bangsa itu sendiri dan beliau sangat merespons. Yang kedua kami sampaikan tentang pekerja migran, kami punya konsep yang sangat luar biasa khususnya kepada pekerja-pekerja perempuan yang di luar negeri itu.
Ini kemudian Pak Jokowi menyambung juga bahwa kalau pekerja wanita itu ke luar negeri sebagai pekerja migran ini kan sebetulnya sangat terkait erat dengan tatanan keluarga. Mereka yang pergi ke luar negeri itu justru keluarganya berantakan. Maka di forum itu, saya juga baru pertama kali mendengar dari beliau, beliau justru punya keinginan untuk menyetop pengiriman tenaga kerja wanita.
Bagi kami ini tentu suatu hal yang positif terutama bagi keutuhan keluarga masyarakat Indonesia ini, walaupun tentu kami juga sampaikan itu bukan perkara mudah karena harus menyediakan lapangan pekerjaan. Sehingga dari situ kami berbicara juga terkait masalah perekonomian, kami sampaikan bahkan terkait masalah pajak, saya bilang Pak Presiden ini sangat berat masalah pajak, oh beliau sampaikan iya kami coba tekan, beliau sampaikan Insya Allah kekurangan pajak ini Rp195 triliun dan beliau akan menekan defisit APBN itu tetap berada di bawah 3 persen, beliau sebutkan 2,7 persen.
Dari situ, kemudian berkembang lagi pembicaraan tentang ekonomi, ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur, kemudian reformasi birokrasi, dan sebagainya. Itu pembicaraan yang betul-betul kita membicarakan persoalan-persoalan aktual. Seperti itu pembicaraan kami.
