'Berantas Terorisme, Jangan Seperti Nguber Layangan'
- VIVA.co.id/Purna Karyanto Musafirian
Makanya kalau tanya orang Kemenlu para Dubes, udah lah stop aja pengiriman, yang udah ada pulang pulangin aja. Mereka maunya begitu.
Bagaimana dengan upaya penambahan anggaran. Misalnya agar Kedubes kita bisa menampung para WNI/TKI ilegal yang dideportasi di luar negeri?
Penambahan anggaran nggak akan selesaikan masalah. Contoh beberapa KBRI kita terutama di Saudi. Akhirnya harus mengalokasikan anggaran Kemenlunya. Ketika ada TKI over stayer, akhirnya harus ada realokasi anggaran di Kemenlu untuk memperbesar anggaran untuk membiayai overtayer ini dan mengurusi mereka. Tapi kasus overstayer akan terjadi lagi tahun berikutnya? Kenyataanya terjadi lagi. Wong mafia-mafia ini masih jalan kok.
Ketika orang-orang ini udah sampai di Saudi akan diurus nggak visanya sama mereka? Enggak. Justru mereka cenderung dibiarkan agar visanya habis. Karena kalau diurus karena, pertama, ada biaya lagi. Kedua, bisa dipulangin ketahuan kalau mereka kirim orang saat moratorium. Ketiga, majikan makin seneng dong, orang ini kan nggak bisa lari kemana-mana, bisa disuruh kerja terus, suka-suka.
Kelima, kasus pidana hukuman mati, diat. Dulu awalnya diat diselesaikan mereka. Lama-lama banyak kasus muncul ke media. Seperti orang Indramayu itu, saya akhirnya advokasi. Sampai akhirnya negara membayar Rp4,5 miliar. Sekarang mafia-mafia dan calo di sana udah tahu kalau diat yang bayar pemerintah. Tuntutan diat sekarang udah naik lagi Rp7,5 sampai terakhir ada yang minta Rp11 miliar. Yang mau bayar siapa coba. Jadi ini bukan soal policy anggaran dinaikan atau tidak. Selama mafianya nggak diberesin.
Saya sih setuju kalau Kemenlu menemukan WNI over satyer di sana daripada dihukum di sana dibantu pemulangannya dan segala macem. Ya kan keluar anggaran. Tapi kalau setiap tahun seperti itu gimana? Kan capek.
Coba Filipin di dubai, di Bandara dan toko-toko di sana, dipenuhi tenaga kerja dari Filipina dan Pakistan. Ke hotel-hotel juga sama pekerjanya. Ada juga dari negara-negara eks Timur. Toko-koko brandit itu yang kerja orang Filipin. Filipin bisa kirim tenaga kerja profesional, legal, ada UU yang megatur mereka dan itu tidak merusak nama baik negaranya, tidak juga menjadi persoalan para diplomatnya. Dan juga tidak menjadi permasalahan sosial di negaranya, karena mereka bisa bawa keluarganya ke sana buat liburan karena gajinya cukup. Kelebihan Filipin dari kita salah satunya fasih bahasa Inggris dan pendidikan minimal mereka SMA. Itu saja. (umi)
Prediksi Politisi PKS Banyak Kader Parpol Lawan Justru Dukung Jokowi
Ada kepala daerah dari partai pengusung Prabowo tapi dukung Jokowi
