- VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya
VIVA.co.id – Komisi V DPR RI mengkritik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait penurunan kemantapan jalan nasional, yang terjadi di berbagai provinsi. Seperti di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jambi, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur.
Menanggapi hal tersebut, Dirjen Bina Marga, Arie Setiadi mengatakan, penurunan tingkat kemantapan jalan nasional disebabkan oleh adanya tambahan jalan nasional baru sepanjang 9.000 kilometer sejak 2015, yang sebagian besarnya berada dalam kondisi sub-standar.
"Selain itu, cuaca ekstrem pada akhir 2016 dan pada awal 2017 dengan curah hujan tinggi telah mengakibatkan terjadinya genangan pada berbagai ruas jalan," kata Arie dalam keterangan tertulisnya, Selasa 17 Januari 2017.
Arie juga menambahkan, jalan-jalan itu kerap menerima beban yang berlebihan, karena lalu lintas angkutan berat. Keterbatasan anggaran preservasi jalan yang kini berkisar pada Rp800 juta per kilometer, dinilai menurun dibandingkan dengan anggaran pemeliharaan jalan sebelum 2015, yakni Rp1,1 miliar per kilometer.
"Hal ini disebabkan adanya penambahan panjang jalan nasional dan pembangunan jalan baru, termasuk jalan tol yang membutuhkan alokasi anggaran yang besar pula," ujarnya.
Selain kerusakan jalan, Komisi V DPR juga memberikan perhatian terhadap kondisi jembatan bentang panjang di Indonesia, agar kejadian Jembatan Cisomang tidak terulang lagi.
"Jembatan yang sudah mendekati akhir usia layanan atau mengalami degradasi, jumlahnya cukup signifikan. Untuk itu, perlu dilakukan identifikasi, evaluasi, dan penanganan menyeluruh," kata Arie.
Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Anita Firmanti, mengatakan, tahun ini pihaknya juga telah melakukan berbagai langkah penanganan, di antaranya dengan melaksanakan pelelangan dini. Untuk ruas jalan yang strategis dan prioritas dapat segera ditangani.
Dia menyebut, skema preservasi jalan juga diubah dari sebelumnya swa kelola, menjadi kontrak segmen panjang untuk menjamin pemeliharaan jalan nasional yang berkelanjutan.
"Kementerian PUPR juga melakukan koordinasi intensif dengan kementerian dan lembaga terkait, untuk pengendalian beban lalu lintas pengguna jalan. Seperti misalnya dengan mengefektifkan jembatan timbang," kata Anita.
Untuk kesiapan masa libur dan mudik Lebaran tahun 2017, Komisi V DPR RI meminta agar pembangunan empat flyover dapat dipastikan selesai sebelum masa libur dan mudik tiba.
Keempat flyover itu yakni, Dermoleng, Klonengan, Kesambi, dan Kretek Paguyangan. Kementerian PUPR menganggarkan dan Rp620 miliar untuk mengatasi kemacetan akibat perlintasan sebidang.
