Karyawan Kembali Mogok, Freeport: Tidak Ada Dasarnya
- REUTERS/Muhammad Yamin
VIVA.co.id – Ribuan karyawan PT Freeport Indonesia melakukan mogok kerja selama sebulan mulai 1 Mei 2017. Mogok itu dilakukan untuk menuntut agar semua pekerja Freeport yang telah dirumahkan sebelumnya, dapat kembali bekerja 100 persen setelah izin ekspor diterbitkan.
Ketua Serikat Pekerja Bidang Kimia, Energi dan Pertambangan Cabang Kabupaten Mimika, Aser Gobai mengatakan ada sekitar 8.000-an pekerja yang siap melakukan mogok kerja.Â
"Sudah berlaku sejak 1 Mei 2017 tidak ada aktivitas, saya punya anggota," kata Aser saat dihubungi wartawan, Selasa 2 Mei 2017.
Ia mengatakan, manajemen PT Freeport Indonesia seharusnya bisa mengambil kebijakan agar pekerja yang dirumahkan dapat kembali bekerja. Sebab, setelah izin ekspor Freeport dikeluarkan, para pekerja yang dirumahkan, hingga kini tidak lantas dipanggil kembali oleh pihak perusahaan. "Lebih baik manajemen ambil kebijakan itu, (karyawan) bisa bekerja," ujarnya.Â
Ia mengatakan, pihaknya menunggu untuk membicarakan hal ini dengan manajemen untuk menentukan negosiasi terbaik bagi para karyawan. "Ya nanti saya tanya kapan ketemu, saya menunggu, karena anggota siap," tutur dia.
Dihubungi terpisah, Juru Bicara PT Freeport Indonesia, Riza Pratama mengatakan, perihal sikap mogok tersebut, pihak perusahaan tidak menerima, lantaran tidak memiliki dasar hukum.
"Menurut kami mogok mereka itu tidak ada alasan, tidak ada dasarnya," ujarnya saat dihubungi VIVA.co.id.
Riza mengatakan, hingga kini masih mendata berapa banyak karyawan yang melakukan mogok. Karena, aksinya itu tentunya akan merugikan perusahaan karena mengganggu proses operasi produksi.
"(Mogok) Sudah mulai dari kemarin, sebelumnya juga sudah banyak yang absen, jadi itu sangat merugikan. Sebenarnya, mereka tidak sah melakukan itu, tidak ada dasarnya. Padahal saya selalu menginformasikan kepada mereka program efisiensi kita," tutur dia.
Belgia Genting Akibat Mogok Kerja Selama 24 Jam, Dua Bandara Utama Terganggu
Semua penerbangan keluar dari kedua bandara itu dibatalkan karena banyaknya staf yang berpartisipasi dalam pemogokan.
