- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
VIVA – Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan pihaknya masih menunggu waktu 2x24 jam dari pihak WhatsApp untuk membersihkan konten pornografi di aplikasinya.
Namun, ia mengakui, hingga saat ini beberapa konten pornografi sudah hilang meski tidak semua.
Kendati demikian, Rudiantara belum dapat memastikan apakah ke depan akan memblokir aplikasi besutan Facebook itu atau tidak.
Alasannya, karena mereka masih memberikan waktu 2x24 jam terhitung sejak notice ketiga dikirim ke Facebook pada Senin dini hari, 6 November 2017.
"Belum tahu (blokir atau tidak). Kami ingin mereka menunjukkan niat baiknya menyelesaikan masalah. Ya, sekarang kita lihat saja kalau makin lama makin bersih, ya, bagus. Harusnya memang begitu (tanggung jawab)," kata Rudiantara di Jakarta, Selasa, 7 November 2017.
Ia juga menuturkan kalau pihaknya tidak melarang jika nantinya Tenor sebagai kreator GIF untuk kembali lagi pasca-diblokir.
Akan tetapi, Rudiantara meminta kepada pihak kreator agar menampilkan GIF yang positif. "Kami persoalkan karena asusila dilarang di Indonesia. Kalau di luar negeri sih bukan urusan kita," tuturnya.
Sebelumnya, pihak WhatsApp menjelaskan bahwa konten GIF pada platformnya bukan dalam kendali sistem mereka, sebab konten itu merupakan layanan yang tersedia dari luar WhatsApp.
Mereka juga mengaku tidak bisa memonitor GIF di WhatsApp karena konten tersebut memiliki enkripsi end-to-end. Dalam pernyataannya, WhatsApp bilang kalau mereka menggunakan database GIF milik Giphy dan Tenor.
Giphy adalah layanan yang menjadi favorit banyak pengguna GIF di dunia maya. Database GIF yang ada di di Giphy sangatlah besar, dan sayangnya, konten pornografi juga ada di dalamnya.
Banyaknya database GIF itu bisa dimungkinkan karena platform Giphy mempunyai banyak alat untuk membuat konten GIF. Celakanya, konten-konten tersebut belakangan memang digandrungi banyak pengguna internet. (ase)
Taliban Plans to Block Facebook Access in Afghanistan
The Taliban in Afghanistan have announced plans to restrict or completely block access to Facebook, a move condemned by rights activists. The Taliban’s acting minister of
