- ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
VIVA – Peneliti Senior Bidang Ekonomi, Poltak Hotradero, menilai Ekonomi Pancasila di era pemerintahan Presiden Joko Widodo masih sangat kabur definisinya, di mana tidak ada kejelasan bentuk sistem ekonominya dan bagaimana mekanisme perencanaan ekonominya.
"Ekonom sering memperdebatkan Ekonomi Pancasila itu apa, karena definisinya sangat kabur. Apakah dia hanya jargon saja atau bagaimana," ujar Poltak saat berbicara dalam seminar bertema “Ekonomi Pancasila di Era Jokowi: Desain, Implementasi dan Tantangan” di Jakarta, Kamis 5 April 2018.
Dia menjelaskan, untuk menciptakan suatu bentuk arah ekonomi kenegaraan, perlu kejelasan bagaimana peran pemerintah terhadap perekonomian itu atau bagaimana peran individu terhadap ekonomi.
"Kita harus punya desain petanya di mana. Ekonomi itu bicara tentang aksi apa dan bagaimana. Ada pemerintah, ada individu. Maka siapa yang merencanakan, siapa yang produksi, dan siapa yang konsumsi," kata Poltak, yang diketahui menjabat sebagai Head of Issuer Information Management and Development di Bursa Efek Indonesia..
Lebih lanjut dia mengungkapkan, Ekonomi Pancasila jangan sampai dibawa ke arah yang menjurus pada ekonomi yang sangat diatur oleh pemerintah, di mana semua perencanaan, penerapan, dan pengembangannya semua tersentralisasi di pemerintah.
Dia mencontohkan, buruknya sistem tersebut dapat bercermin pada sistem perekonomian India era awal kemerdekaan. Di mana ketika itu pemerintah India menjadi pusat pengatur seluruh aspek perekonomiannya.
Hal ini akhirnya menyebabkan pertumbuhan ekonomi India yang selama puluhan tahun berada di kisaran 2-3 persen, dan kemiskinan melonjak di seluruh negeri tersebut.
"Yang terparah adalah orang-orang India yang punya potensi dan kemampuan tidak betah tinggal di India dan pergi keluar yang menjadi sukses. Coba lihat, CEO Google siapa, McKinsey siapa? semuanya orang India dan ini menunjukan kegagalan negara yang intervensi semua perekonomian. India akhirnya membuka dirinya dengan liberalisasi sehingga sejak 1990-an sampai sekarang tumbuh hingga 70 persen," jelasnya.
Jangan Sentralisasi
Maka menurut dia, model kinerja pemerintah saat ini jangan terus mengarah pada sentralisasi perekonomian yang di pegang oleh pemerintah, namun harus menciptakan sistem pemerintahan yang melepaskan pada pasar atau perdagangan. Hal ini nantinya akan menciptakan pemerataan ekonomi dengan adanya saling ketergantungan antara pemerintah dan individu.
"Perdagangan dapat menciptakan saling ketergantungan yang kuat. Yang penting bagaimana kita menciptakan saling ketergantungan di Indonesia yakni melalui perdagangan di berbagai level," ujar dia.
Sehingga, kata dia, Ekonomi Pancasila ini nantinya bisa menghadirkan kejelasan dan realisasi nyata bagaimana penerapannya terhadap perekonomian Indonesia. (ren)
