Beras Impor China Siap Banjiri Pasar Indonesia, Buwas Tegaskan Ini
- Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden
Jakarta – Pemerintah masih akan menjajaki beberapa negara lain untuk memenuhi kuota penugasan impor beras tambahan untuk Desember 2023 hingga awal 2024, sebesar 1,5 juta ton. Termasuk dari China.
Direktur Utama Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Budi Waseso alias Buwas, menyebutkan bawa China adalah opsi terakhir untuk impor beras dalam upaya mencukupi kebutuhan cadangan beras pemerintah di tengah krisis iklim saat ini.
Pemerintah ditegaskan Buwas, masih akan menjajaki beberapa negara lain untuk memenuhi kuota penugasan impor beras tambahan untuk Desember 2023 hingga awal 2024, sebesar 1,5 juta ton.
"Begitu ada penugasan itulah yang akan kami lakukan. Kami jajaki negara mana di antara Vietnam, Thailand, Pakistan bisa kalau mereka tidak bisa menutup keran ekspor seperti India, saya akan menghubungi China," kata Budi di Jakarta, Kamis, 12 Oktober 2023.
Beras Bulog
- vstory
Budi menjelaskan, pemerintah China menyatakan siap untuk mengimpor 1 juta ton beras apabila sewaktu-waktu Indonesia membutuhkan. Namun, pemerintah akan terlebih dahulu menjajaki negara-negara lain sebelum memutuskan untuk mengimpor dari China salah satunya mempertimbangkan selisih harga yang diberikan.
Pemerintah menargetkan bisa mengimpor 1,5 juta ton beras hingga awal 2024. Namun, Budi mengakui bahwa target tersebut belum tentu tercapai.
"1,5 juta kita usahakan sesegera mungkin tapi menurut saya belum tentu kita bisa dapat semua, paling diupayakan 500 ribu ton.bKarena tadi, yang dibutuhkan 700 ribu ton kalau dipakai sampai akhir tahun berarti 1,2 juta ton kan aman untuk persiapan Januari-Maret 2024," kata Budi.
Lebih lanjut, Buwas menyampaikan, pemerintah akan terus memantau perkembangan cuaca dan produksi pertanian untuk menentukan kebutuhan impor beras.
Petugas Perum Bulog cabang Indramayu memeriksa stok beras impor di Gudang Bulog Tegalgirang, Bangodua, Indramayu, Jawa Barat, Selasa, 23 Maret 2021.
- ANTARA/Dedhez Anggara
Bila Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional melaporkan produksi pertanian dalam negeri cukup maka, menurut Budi, pemerintah tidak melakukan impor.
Bila kondisi sebaliknya menurut Buwas, maka mengimpor beras akan diperlukan karena pemerintah tidak ingin mengambil risiko kekurangan stok beras dan berdampak untuk masyarakat.
"Prinsipnya kami sangat berhati-hati, lagi pula yang dipakai ini uang pinjaman dari bank dengan bunganya komersil," kata Budi. (Ant)
