- VIVAnews/Tri Saputro
VIVAnews - Pemerintah Indonesia tidak mendukung pembatasan ekspor terkait penanganan krisis pangan.
"Kita tidak mendukung karena kita melihat itu bisa mengakibatkan volatilitas harga pangan," jelas Menteri Perdagangan, Mari Elka Pangestu, di kantornya, Jakarta 1 Pebruari 2011.
Dia mengacu pada pembatasan ekspor beras tahun 2008. "Walaupun hanya sebentar diberlakukannya, telah mengakibatkan harga beras naik hampir dua kali lipat pada waktu itu," jelas dia.
Pembatasan ekspor jika tidak dikelola dengan baik dapat mempertajam harga. "Jadi sudah ada kecenderungan harga naik begitu ada restriksi ekspor dia tuh melonjak. Volatilitasnya yang dipicu," kata dia.
Padahal pengelolaan pembatasam ekspor maupun pembelian impor jika dikelola dengan baik dapat menjaga stok pangan.
Mari mengajukan food reserve guna menjawab masalah ini. Ketika suatu negara kekurangan pangan akibat gangguan cuaca atau bencana, maka negara tersebut dapat menggunakan bahan pangan cadangan itu.
Cara kedua berupa pengelolaan ekspor karena negara berkepentingan menjaga stok pangan untuk mengantisipasi gejolak domestik. "Sekarang bagaimana caranya tanpa menyebabkan gejolak yang tinggi. Misalnya [dengan menerapkan] bea keluar, itu tidak mempertajam gejolak dibandingkan kalau melarang," jelas Mari.
Cara terakhir adalah perjanjian antar negara untuk menyiapkan dana global fund sehingga negara-negara miskin atau masyarakat miskin di dunia ini yang terkena oleh lonjakan harga pangan dapat teratasi.
Ini Peran dan Kontribusi Bea Cukai Terhadap Penerimaan Negara dan Pengawasan Perdagangan
Di tengah gejolak perekonomian global dan sejumlah tantangan yang terjadi, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), masih menjadi instrumen penting perekonomian nasion
