Bangun Basis Militer Diklaim Dorong Ekonomi Perbatasan

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Fajar Ginanjar Mukti

VIVA.co.id – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menyatakan komitmennya untuk menjaga keamanan di wilayah perbatasan nasional, seiring dengan semakin gencarnya pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut. Hal ini dilakukan, demi menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Gak Mau Masuk Pemerintahan Prabowo, Intip Harta Berjalan Ganjar Pranowo

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengungkapkan, sebagai negara kepulauan, Indonesia masuk ke dalam kategori wilayah yang memiliki daerah perbatasan terpanjang di dunia. Namun, keamanan di daerah perbatasan sampai saat ini belum terlalu memadai.

“Lubang perbatasan kita tidak tercover. Masih ada ancaman kedaulatan kita, baik itu human traffic dan narkoba masih ada,” kata Wiranto, dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, Kamis 8 Juni 2017.

Ketua MPR: Tidak Ada Celah untuk Menunda atau Membatalkan Pelantikan Prabowo-Gibran

Presiden Joko Widodo, kata Wiranto, telah menyatakan komitmenya untuk membuat perekonomian di daerah perbatasan semakin bergeliat dengan membangun infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas. Harapannya, langkah tersebut bisa menciptakan kegiatan ekonomi baru di wilayah perbatasan.

Dengan gencarnya pembangunan infrastruktur, dalam beberapa tahun yang akan datang bukan tidak mungkin wilayah perbatasan akan menjadi pusat ekonomi baru. Karena itu, tahun depan pemerintah akan mengalokasikan basis militer nasional yang selama ini terpusat di pulau Jawa, untuk dialihkan ke daerah perbatasan.

Balas Prabowo, Ganjar Ingatkan "Yang Kerja Sama Saja Bisa Ganggu"

“Kami bisa merelokasi yang terpusat di Jawa ke daerah yang menjadi sentra ekonomi baru. Ini sudah sesuai dengan keinginan Presiden,” katanya.

Sebagai informasi, pagu indikatif Kemenko Polhukam pada tahun depan mencapai Rp283 miliar. Dana tersebut akan dipergunakan untuk pembangunan hukum nasional, pembangunan pertahanan, pembangunan aparatur negara, sampai dengan pembangunan politik dan keamanan.

Sri Mulyani, Prabowo Subianto, Pramono Anung dan Luhut

Jokowi Perintahakan Sri Mulyani Jalin Komunikasi dengan Prabowo, Untuk Apa?

Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menyebutkan bahwa Presiden Jokowi telah memerintahkan Sri Mulyani untuk menjalin komunikasi dengan Prabowo Subianto.

img_title
VIVA.co.id
11 Mei 2024