- pixabay
VIVA – Kebijakan pemerintah Denmark memusnahkan hewan cerpelai dengan alasan demi menekan penyebaran COVID-19 akhirnya jadi masalah. Kebijakan yang diputuskan PM Denmark Mette Frederiksen kini menjadi skandal yang diseldiki oleh komite khusus yang dibentuk. Pemusnahan cerpelai dinilai tak punya alasan kuat. Apalagi UU dan aturan di Denmark tak ada yang menjadi dasar bahwa hewan boleh dimusnahkan.
Kebijakan kontoversial itu diketahui memusnahkan setidaknya 15 juta ekor cerpelai tahun lalu dengan alasan mencegah mutasi virus Corona pada masa pandemi. Kini selain PM Denmark, para menterinya juga mulai terseret, dikutip dari laman Sputnik News.
PM Denmark akan dihadirkan untuk memberikan keterangan di pengadilan. Pemusnahan cerpelai itu kini dikenal dengan nama skandal adalah minkgate. Pemusnahan hewan ini dianggap sangat tidak konstitusional. Apalagi tak lama setelah pemusnahan cerpelai, menteri pangan yang salah satu otoritas yang menjadi eksekutor itu langsung mengundurkan diri.
Komisi mengurusi cerpelai tersebut diketahui dibentuk awal tahun ini untuk menginvestigasi jutaan dokumen dan email terkait kebijakan itu. Komisi juga sudah meminta SMS dan pesan elektronik yang pernah dikirim dan diterima terkait minkgate. Namun disebutkan susah sekali untuk didapatkan.
Terkait hal ini, staf PM Mette Frederiksen mengatakan bahwa memang pesan dan email PM tersebut bisa terhapus otomatis dalam waktu 30 hari. Hal ini menjadi masalah baru. Seorang profesor hukum bernama Frederik Waag dari University of Southern Denmark menyatakan bahwa menghapus pesan-pesan terkait pekerjaan dan kebijakan pejabat itu justru bisa menjadi pasal yang menjeratnya. Bahkan bisa berujung pada wacana pemakzulan.
"Jika dihapus tanpa ada catatan dokumennya dan salinannya maka ilegal karena pesan SMS itu bisa dianggap juga sebagai surat penting," katanya.
Kemudian atas adanya tekanan media massa, kantor PM kemudian menyatakan sedang mengusahakan memulihkan kembali data SMS PM Frederiksen.
Selama komisi bekerja dijadwalkan sudah dan akan dilakukan total 61 interogasi. Pemeriksaan ditujukan terhadap pejabat pemerintah, industri hingga para staf di kementerian terkait. Sementara PM Denmak dijadwalkan akan memberikan keterangan pada 9 Desember 2021 mendatang.
