- Jilbab
VIVA Dunia – Dua hakim di Mahkamah Agung India telah menyatakan pandangan berlawanan mengenai peraturan larangan jilbab Muslim di ruang kelas. Masalah ini merupakan kontroversial yang telah memicu protes luas awal tahun ini oleh minoritas India.
Sebelumnya, negara bagian Karnataka selatan memberlakukan larangan siswa mengenakan jilbab di ruang kelas pada bulan Februari. Hal itu ditentang di pengadilan tinggi setelah pengadilan lain justru menegakkan aturan pemerintah dengan alasan bahwa mengenakan jilbab bukanlah praktik penting dalam Islam.
Dalam putusan yang diawasi ketat, yang disampaikan pada Kamis, 13 Oktober 2022, kedua hakim memiliki sudut pandang yang berbeda. Satu hakim mengatakan bahwa pihak berwenang dapat menegakkan seragam di sekolah, sementara hakim lainnya berpendapat bahwa hak untuk mengenakan jilbab tidak dapat dibatasi oleh negara.
Melansir dari VOA, Jumat, 14 Oktober 2022, Hakim Hemant Gupta menegakkan larangan jilbab di dalam kelas dengan mengatakan bahwa semua komunitas harus mengikuti aturan berpakaian. Hakim Sudhanshu Dhulia di sisi lain mengatakan bahwa pengadilan tinggi mengambil jalan yang salah dengan berfokus pada jilbab adalah praktik agama yang penting.
Ilustrasi hijab atau burka.
- Pixabay
"Mengenakannya (jilbab) pada akhirnya adalah masalah pilihan, tidak lebih dan tidak kurang," kata Hakim Sudhanshu.
Dia mengatakan bahwa fokusnya adalah pada pendidikan anak perempuan, terutama di daerah pedesaan. Dia mempertanyakan apakah larangan jilbab akan membuat hidup perempuan jadi lebih baik.
Kontroversi penggunaan jilbab di sekolah meletus sebelumnya setelah sebuah sekolah yang dikelola pemerintah di distrik Udupi Karnataka melarang gadis-gadis Muslim menghadiri kelas mengenakan jilbab pada Desember tahun lalu.
Pemohon sebelumnya telah menyatakan kekhawatiran bahwa anak perempuan akan berhenti bersekolah jika mereka dilarang mengenakan jilbab. Masalah ini sekarang akan dibawa ke pengadilan lebih tinggi yang terdiri dari tiga atau lebih hakim untuk diselesaikan.
Larangan hijab di ruang kelas tidak berlaku di seluruh negeri, hanya diberlakukan di Karnataka. Menyusul putusan terpisah, otoritas negara bagian mengatakan bahwa larangan itu akan terus berlanjut.
“Aturan kami tidak mengizinkan pakaian keagamaan di dalam kelas,” kata Menteri Pendidikan Karnataka B.C. Nagesh kepada wartawan.
Ilustrasi pengadilan.
- Pixabay
Dia menambahkan bahwa perempuan di seluruh dunia menuntut mereka untuk tidak mengenakan jilbab, bahkan di negara-negara seperti Iran. Dia menyatakan harapan bahwa putusan oleh majelis hakim akan mendukung larangan tersebut.
Pemerintah nasionalis Hindu negara bagian Karnataka membela keputusan untuk menghentikan gadis-gadis mengenakan jilbab. Pemerintah Karnataka mengatakan kepada Mahkamah Agung bahwa keputusannya netral terhadap agama dan hanya bertujuan untuk mempromosikan keseragaman dan disiplin.
Namun para kritikus mengecam perintah tersebut dengan menyebutnya sebagai contoh marginalisasi minoritas Muslim di negara itu di bawah Partai Bharatiya Janata. India adalah rumah bagi 200 juta Muslim, yang merupakan hampir 14 persen dari populasi.
