Ukraina Usulkan Zona Demiliterisasi Pascaperang Dalam Wilayah Rusia
- war.ukraine.ua
VIVA Dunia – Penasihat Presiden Ukraina, Mykhailo Podolyak, menyatakan, pada Senin 29 Mei 2023, bahwa zona demiliterisasi sejauh 100-120 km harus dibuat di dalam wilayah Rusia di sepanjang perbatasan dengan Ukraina sebagai bagian dari penyelesaian pascaperang.
Zona itu diperlukan untuk melindungi daerah Ukraina dari serangan Rusia, tulis Podolyak di Twitter.
"Tema kunci dari penyelesaian pascaperang seharusnya adalah membuat pengamanan untuk menghindari kemunculan kembali agresi di masa depan," tulisnya.
VIVA Militer: Pasukan Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kharkiv
- foxnews.com
Dia menyatakan itu setelah gubernur daerah Belgorod di Rusia, yang berbatasan dengan Ukraina, menyerukan untuk pencaplokan daerah Kharkiv di Ukraina sebagai upaya menghentikan pengeboman lintas batas negara. Moskow mengatakan Ukraina telah meningkatkan serangan drone (pesawat nirawak), dan melakukan serangan sabotase melawan sasaran di dalam wilayah Rusia, serta mempersiapkan diri melakukan serangan balasan.
Kiev membantah telah menyerang sasaran di dalam Rusia, dengan menyatakan bahwa perjuangannya adalah perang bertahan yang dilakukan di dalam wilayahnya sendiri.
Podolyak menulis bahwa untuk memastikan keamanan penduduk di beberapa daerah garis depan Ukraina, perlu untuk membuat sebuah zona demiliterisasi 100-120 kilometer di wilayah yang mencakup "republik" Belgorod, Bryansk, Kurks, dan Rostov.
Penggunaan kata republik yang digunakan untuk sejumlah daerah di Rusia tersebut tampaknya merujuk kepada kelompok separatis dukungan Moskow yang menamakan mereka sendiri sebagai "republik rakyat" di daerah Donetks dan Luhanks di Ukraina, yang berbatasan dengan Rusia.
Podolyak menyebut zona demiliterisasi itu awalnya dapat diisi oleh kehadiran pasukan internasional untuk mengontrolnya. "Kemungkinan, pada tahap awal dengan kehadiran wajib kontingen kontrol internasional," tulisnya. (Ant/Antara)
Kaesang Ancam 'Sembelih' Kader PSI Jika Terlibat Korupsi
Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep akan menindak tegas kadernya yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.
