- Istimewa.
Tokyo – Majelis rendah parlemen Jepang, menyetujui RUU kontroversial untuk meningkatkan pemahaman tentang komunitas LGBTQ+ di negara tersebut. Didukung oleh dua partai yang berkuasa dan dua partai oposisi, RUU tersebut sekarang masuk ke majelis tinggi yang didominasi oleh aliansi yang dipimpin oleh Partai Demokrat Liberal (LDF) Perdana Menteri Fumio Kishida.
Secara luas, RUU itu diharapkan untuk menjadi undang-undang pada akhir sesi parlemen yang sedang berlangsung. RUU tersebut juga bertujuan untuk melarang diskriminasi terhadap seseorang berdasarkan orientasi seksual.
Meski demikian, ada aspek kontroversial dari RUU tersebut yang mengatakan semua warga negara dapat hidup dengan ketenangan pikiran, yang dikecam karena membuat pernyataan secara ambigu.
bendera LGBTQ
- WION
Melansir dari Independent, Jumat, 23 Juni 2023, RUU tersebut, bagaimanapun, mengakui kebutuhan untuk menyebarkan lebih banyak kesadaran tentang keragaman orientasi seksual karena pemahaman itu dianggap belum cukup.
RUU tersebut mengemukakan tentang Jepang, yang menghadapi tekanan politik yang kuat, karena Jepang adalah satu-satunya negara G7 yang tidak memiliki kerangka hukum yang mengakui pernikahan sesama jenis atau persatuan sipil.
Aktivis LGBTQ+ juga telah meningkatkan upaya mereka untuk mencapai undang-undang anti-diskriminasi sejak seorang mantan pembantu Kishida mengatakan pada bulan Februari lalu, bahwa dia tidak ingin hidup berdampingan dengan orang-orang LGBT+ dan warga negaranya akan meninggalkan Jepang jika pernikahan sesama jenis diizinkan.
Versi terakhir dari RUU yang disahkan itu menyatakan bahwa diskriminasi tidak dapat diterima, tetapi tidak jelas apa larangan diskriminasi tersebut karena beberapa anggota parlemen partai yang berkuasa menentang hak-hak transgender. Beberapa anggota partai mengatakan lebih banyak pembangunan konsensus diperlukan sebelum langkah-langkah anti-diskriminasi diperkenalkan.
“Kami telah meminta pemberlakuan undang-undang anti-diskriminasi,” kata Aliansi Jepang untuk Legislasi LGBT dalam sebuah pernyataan.
“RUU ini tidak fokus pada orang-orang yang bersangkutan, tetapi justru fokus pada pihak yang mendiskriminasi kita, dan menyebabkan penderitaan. Ini benar-benar kebalikan dari apa yang kita butuhkan.”
