Dipimpin Presiden Jokowi dan Tanpa Kehadiran Joe Biden, KTT ASEAN Dikepung Tantangan Geopolitik
- Sekretariat Presiden
Jakarta – Pertemuan para pemimpin negara Asia Tenggara, yang dipimpin oleh tuan rumah Indonesia, Presiden Joko Widodo (Jokowi), pada 5-7 September 2023, dikepung oleh isu-isu krusial. Hal ini termasuk perselisihan sipil yang mematikan di Myanmar, gejolak baru di Laut Cina Selatan yang disengketakan, dan konflik Amerika Serikat yang sudah berlangsung lama dengan Tiongkok.
KTT ASEAN nantinya akan dibuka pada hari Selasa, 5 September 2023, di ibu kota Indonesia, Jakarta, dengan pengamanan ketat.
Ketidakhadiran Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden, yang biasanya hadir, menambah latar belakang suram dari unjuk rasa persatuan dan jabat tangan kelompok yang sudah menjadi tradisi di blok 10 negara tersebut.
Presiden Jokowi Hadiri HUT ke-56 ASEAN
- Sekretariat Presiden
Setelah berdiskusi pada hari Selasa, para kepala negara ASEAN akan bertemu dengan rekan-rekan mereka di Asia dan Barat, pada hari Rabu hingga Kamis. Mereka akan memberikan ruang yang lebih luas yang telah digunakan oleh AS dan Tiongkok, serta sekutu mereka, untuk melakukan pembicaraan mengenai perdagangan bebas, perubahan iklim, dan keamanan global.
Hal ini juga menjadi medan pertempuran persaingan mereka.
Perdana Menteri Beijing, Li Qiang dijadwalkan untuk bergabung dalam pertemuan tersebut, termasuk KTT Asia Timur yang beranggotakan 18 negara. Di sana, ia akan bertemu Wakil Presiden AS, Kamala Harris yang akan menggantikan Biden dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov.
Meskipun melewatkan ASEAN, Biden akan terbang ke Asia untuk menghadiri KTT G20 di India, kemudian mengunjungi Vietnam untuk meningkatkan hubungan. Washington mengatakan Biden tidak menurunkan posisi blok ASEAN ke prioritas geopolitik yang lebih rendah, dan mengutip upaya presiden AS untuk memperdalam keterlibatan Amerika dengan kawasan tersebut.
“Sulit untuk melihat apa yang telah kita lakukan sebagai sebuah pemerintahan sejak awal, dan menyimpulkan bahwa kita tidak tertarik dengan Indo-Pasifik, atau bahwa kita tidak memprioritaskan negara-negara Asia Tenggara, dan hubungan-hubungan tersebut," kata Juru Bicara Keamanan Nasional AS, John Kirby, , dikutip dari AP, 4 September 2023.
Pada bulan November, Biden menghadiri pertemuan puncak ASEAN di Kamboja, dan pada bulan Mei 2022 menjadi tuan rumah bagi delapan pemimpin blok tersebut di Gedung Putih untuk menunjukkan komitmen pemerintahannya terhadap kawasan tersebut ketika menghadapi invasi Rusia ke Ukraina.
Pemerintahan Biden juga telah memperkuat aliansi keamanan di Indo-Pasifik, termasuk di Asia Tenggara, sehingga mengkhawatirkan Tiongkok.
Relevansi ASEAN Menurun
Namun, Marty Natalegawa, mantan menteri luar negeri Indonesia, menyatakan kekecewaannya atas ketidakhadiran Biden, ia mengatakan bahwa tanda bahaya seperti itu merupakan simbol dari menurunnya relevansi ASEAN.
“Absennya presiden AS, meskipun mengecewakan dan signifikan secara simbolis bagi saya bukanlah kekhawatiran, karena yang lebih mengkhawatirkan sebenarnya adalah kecenderungan struktural ASEAN menjadi semakin tidak menonjol,” ujar Natalegawa.
Didirikan pada tahun 1967 di era Perang Dingin, ASEAN memiliki prinsip non-intervensi terhadap urusan dalam negeri masing-masing negara anggota. Hal ini juga diputuskan melalui konsensus, yang berarti bahkan satu anggota pun dapat menolak keputusan atau usulan yang tidak menguntungkan.
Aturan-aturan mendasar tersebut telah menarik keanggotaan yang sangat beragam, mulai dari negara-negara demokrasi yang baru lahir hingga monarki konservatif.
