- Pixabay
Bangkok – Thailand menerapkan larangan terkait pembakaran tunggul yang dilakukan oleh petani untuk meningkatkan kualitas udara. Hal itu disampaikan oleh kepala badan pertanian terkemuka, pada Senin, 18 September 2023.
Aturan ini diterapkan setelah lonjakan polusi udara berbahaya menyebabkan jutaan orang membutuhkan perawatan medis.
Thailand juga mengalami kualitas udara yang sangat buruk pada awal tahun ini, dengan Bangkok dan Chiang Mai termasuk di antara kota-kota paling tercemar di dunia dalam beberapa hari di bulan April.
Masker Polusi Udara
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
Pihak berwenang mendesak masyarakat untuk tinggal di dalam rumah dan bekerja dari rumah karena konsentrasi partikel mencapai PM2.5 yang paling berbahaya, sangat kecil sehingga dapat memasuki aliran darah dan mencapai tingkat yang tidak aman.
Salah satu sumber utama partikel tersebut adalah para petani yang membakar tunggul tanaman untuk mempersiapkan lahan bagi tanaman berikutnya, dengan musim pembakaran yang mencapai puncaknya antara bulan Desember dan April.
Kepala badan pertanian utama kerajaan Thailand mengatakan praktik tersebut harus dihentikan.
“Pemerintah harus melarang pembakaran tanaman, metode yang banyak digunakan di kalangan petani di Thailand,” kata Pornsil Patcharintanakul, presiden Asosiasi Pabrik Pakan Thailand (TFMA), yang beroperasi di bawah kementerian perdagangan.
Dia juga mendesak pemerintahan Perdana Menteri baru Srettha Thavisin untuk mengambil tindakan cepat karena mendesaknya masalah ini.
Lebih dari dua juta orang mencari perawatan medis di Thailand tahun ini karena masalah yang berkaitan dengan polusi udara.
Pornsil, yang organisasinya memantau kualitas pakan ternak, mengatakan Thailand harus mengikuti pedoman peternakan internasional yang melarang pembakaran tunggul.
Dia menambahkan tiga tahun adalah jangka waktu yang realistis untuk melarang praktik tersebut.
Sebagai informasi, seruan itu muncul ketika Uni Eropa mulai menerapkan Mekanisme Penyesuaian Perbatasan Karbon (CBAM), yang mengenakan biaya atas emisi yang terkait dengan produksi barang-barang impor.
Pemerintahan Srettha mengatakan bahwa mengatasi PM2.5 adalah salah satu prioritasnya, meski belum memberikan rincian mengenai apa yang akan dilakukan.
