AS Beri Sanksi 21 Warga Iran dan Perusahaan yang Libatkan Jaringan Keuangan Gelap
- Istimewa.
Washington – Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS) telah mengumumkan sanksi baru yang menargetkan 21 warga Iran, warga negara asing, dan perusahaan yang diduga terlibat dalam jaringan keuangan gelap untuk kepentingan militer Iran.
Dalam sebuah pernyataan pada Rabu, 29 November 2023, AS mengatakan bahwa Iran bergantung pada serangkaian perusahaan dan broker yang berbasis di luar negeri untuk mendanai kelompok bersenjata regional, seperti milisi Hamas dan kelompok Hizbullah yang berbasis di Lebanon.
“Iran menghasilkan miliaran dolar melalui penjualan komoditas untuk mendanai aktivitas regionalnya yang mengganggu stabilitas dan mendukung berbagai kelompok proksi regional, termasuk Hamas dan Hizbullah," bunyi pernyataan itu, dikutip dari Al Jazeera, Kamis, 30 November 2023.
VIVA Militer: Bendera Republik Islam Iran
- Edarabia
Iran juga diduga terlibat dalam skema keuangan gelap untuk menghasilkan dana keuangan, guna memicu konflik dan menyebarkan teror ke seluruh kawasan, menurut Wakil Menteri Keuangan untuk Terorisme dan Intelijen Keuangan, Brian Nelson.
“Amerika Serikat tetap berkomitmen untuk mengungkap unsur-unsur militer Iran dan mitra-mitra yang terlibat di luar negeri untuk mengganggu sumber dana penting ini,” tambahnya.
Sebagai informasi, AS telah mengeluarkan sanksi yang menargetkan kelompok-kelompok yang didukung Iran di seluruh kawasan, sejak Hamas melancarkan serangan mematikan terhadap Israel pada 7 Oktober lalu, yang memicu kekhawatiran konflik yang lebih luas, yang melibatkan Washington dan jaringan proksi Iran.
Perusahaan-perusahaan yang terkena sanksi, termasuk perusahaan-perusahaan yang berbasis di Uni Emirat Arab, Hong Kong, dan Iran, yang membantu menghasilkan dana untuk beberapa cabang militer Iran, termasuk Kementerian Pertahanan, Logistik Angkatan Bersenjata, dan Pasukan Quds dari Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), menurut departemen AS itu.
Paket sanksi tersebut mencakup perusahaan Sepehr Energy yang berbasis di Iran dan karyawannya, pialang, serta pembeli yang terkait dengan mereka. Penunjukan tersebut memblokir akses terhadap properti dan aset keuangan AS dan secara umum melarang orang-orang di AS untuk bertransaksi dengan aset-aset tersebut.
Gencatan senjata di Gaza juga menunjukkan adanya jeda dalam pertempuran antara Israel dan Hizbullah. Pengumuman tersebut disampaikan pada hari yang sama, ketika Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir-Abdollahian mengatakan, bahwa ia akan melewatkan pertemuan penting mengenai konflik Israel-Hamas di markas besar PBB, karena otoritas AS tidak mengirimkan visa untuknya dan delegasinya tepat waktu.
“Amerika mengeluarkan visa untuk saya dan semua teman saya pada pukul 1:00 pagi,” kata Amir-Abdollahian setelah rapat kabinet.
Dia juga menambahkan bahwa hal ini tidak mungkin bagi delegasi Iran untuk hadir.
