Gempa di Jepang, Badan Peringatan Tsunami AS Sebut Ancaman Telah Berlalu
- ANTARA/Shutterstock/pri.
Tokyo – Pusat Peringatan Tsunami Pasifik Amerika Serikat (AS), mengatakan bahwa ancaman tsunami dari gempa bumi dahsyat, yang melanda Jepang, pada Senin, 1 Januari 2024, sebagian besar telah berlalu.
“Ancaman tsunami kini sebagian besar telah berlalu,” kata badan AS yang berbasis di Hawai itu, dikutip dari Channel News Asia.
Gempa bumi dahsyat melanda Jepang tengah pada hari Senin, dan memicu peringatan tsunami bagi penduduk untuk mengungsi di beberapa wilayah pesisir.
Pemerintah juga memutus aliran listrik ke ribuan rumah dan mengganggu penerbangan, serta layanan kereta api ke wilayah yang terkena dampak.
Ilustrasi gempa bumi.
- Freepik
Gempa dengan kekuatan awal 7,6 skala Richter memicu gelombang setinggi sekitar 1 meter di sepanjang sebagian pantai Laut Jepang dan diperkirakan akan terjadi gelombang yang lebih besar.
Badan Meteorologi Jepang (JMA) mengeluarkan peringatan tsunami untuk prefektur pesisir Ishikawa, Niigata dan Toyama.
Peringatan tsunami besar ini merupakan yang pertama sejak gempa bumi dan tsunami yang melanda timur laut Jepang pada bulan Maret 2011, dan awalnya dikeluarkan untuk Ishikawa tetapi kemudian diturunkan.
Peringatan tsunami besar berarti ada kemungkinan gelombang lebih dari 3m.
"Beberapa rumah telah hancur dan satuan tentara telah dikerahkan untuk membantu operasi penyelamatan," kata Juru Bicara Pemerintah Hayashi Yoshimasa kepada wartawan.
Dia juga menambahkan bahwa pihak berwenang masih menaksir tingkat kerusakan.
Sebelumnya diberitakan, Kota Wajima, Prefektur Ishikawa, dilanda tsunami setinggi lebih dari 1,2 meter pada Senin, 1 Januari 2024, pukul 16:21 waktu setempat. Insiden ini menyusul gempa besar yang melanda wilayah tersebut.
Dilansir dari NHK, Kota Toyama, prefektur Toyama, juga melaporkan adanya tsunami setinggi 80 sentimeter pada pukul 16.35 waktu setempat.
Kota Kashiwazaki, prefektur Niigata, juga menyaksikan tsunami setinggi 40 sentimeter pada pukul 16:36 waktu setempat.
Asosiasi Rumah Sakit Swasta Minta Pemerintah Tak Buru-buru Terapkan KRIS: Karena Tidak Urgent
Pemerintah akan segera mengimplementasikan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) paling lambat 30 Juni 2025 untuk menggantikan kelas-kelas pelayanan pasien pada layanan BPJS.
