Kerusuhan di Papua Nugini Akibat Pemotongan Gaji Polisi dan Tentara
- Google Earth.
PNG – Port Moresby, ibu kota Papua Nugini, berada dalam kekacauan ketika kerusuhan di tengah warga sipil meningkat akibat sengketa kenaikan pajak dan pemotongan gaji yang berdampak pada pegawai negeri.
Kota ini berada dalam keadaan bergejolak, dan meluasnya aksi penjarahan, pembakaran, dan runtuhnya layanan-layanan penting.
Laporan menunjukkan banyak toko telah digeledah dan dibakar, sehingga pemilik toko tidak dapat melakukan intervensi di tengah kekacauan tersebut.
Papua Nugini
- lonelyplanet.com
Rumah sakit, bank, supermarket, pasar, dan transportasi umum semuanya berhenti beroperasi, sehingga membuat kota ini kacau balau.
"Ketegangan meningkat ketika polisi dan tentara berkumpul di Parlemen, untuk jawaban mengenai pengurangan gaji mereka secara tiba-tiba," menurut laporan PNG Facts, Kamis, 11 Januari 2024.
Insiden pembakaran kendaraan di luar kantor perdana menteri Papua Nugini juga semakin memicu kerusuhan.
Pemerintah mengaitkan pemotongan gaji tersebut akibat dari kesalahan dalam sistem penggajian, dan dengan tegas menolak adanya kenaikan pajak yang disengaja.
Sam Koim, Komisi Jenderal Komisi Pendapatan Dalam Negeri, menyampaikan kekhawatiran tersebut, dan berjanji akan melakukan penyelidikan menyeluruh oleh pemerintah atas masalah tersebut.
Sementara itu, Perdana Menteri James Marape secara eksplisit menyatakan bahwa tidak ada kenaikan pajak resmi yang diizinkan oleh pemerintah.
Ilustrasi kerusuhan.
- ANTARA/Irsan Mulyadi
Dia meyakinkan pekerja yang terkena dampak untuk melakukan penyelidikan dan berkomitmen untuk memperbaiki pemotongan gaji yang salah.
Dalam upaya meringankan krisis, Departemen Keuangan bermaksud mengeluarkan pernyataan komprehensif yang mengklarifikasi situasi tersebut.
Selain itu, ada rencana untuk mengganti jumlah pemotongan yang tidak semestinya selama siklus gaji awal tahun 2024.
Situasi kacau ini menggarisbawahi pentingnya tata kelola yang transparan dalam menyelesaikan masalah keuangan yang berdampak pada angkatan kerja dan memulihkan stabilitas layanan publik.
