- AP Photo
Washington – Pemerintahan Joe Biden pada Rabu, 17 Januari 2024, menetapkan kembali Houthi Yaman sebagai organisasi teroris karena serangan berkelanjutan kelompok yang didukung Iran itu terhadap kapal-kapal di Laut Merah.
Pemerintahan Trump sebelumnya telah menetapkan Houthi sebagai Organisasi Teroris Asing (FTO) dan Teroris Global yang Ditunjuk Khusus (SDGT).
Namun, di bawah pemerintahan Biden, kelompok Houthi dikeluarkan dari daftar karena Washington mengatakan ingin mempermudah pengiriman bantuan kemanusiaan ke Yaman.
Houthi Yaman
- Yemen House
Sejak November, Houthi telah menargetkan kapal perang Amerika Serikat (AS) dan menyerang kapal komersial di Laut Merah dan Teluk Aden, yang mereka klaim sedang menuju ke Israel atau memiliki hubungan dengan Israel.
Kelompok tersebut berusaha untuk membenarkan serangan yang mereka lakukan baru-baru ini terhadap kapal komersial, dengan mengatakan bahwa serangan tersebut merupakan respons terhadap operasi militer Israel di Gaza.
Serangan Houthi telah memaksa perusahaan-perusahaan, termasuk perusahaan minyak besar, untuk menunda transit melalui Laut Merah karena takut akan serangan.
Setelah berulang kali diperingatkan untuk menghentikan serangan mereka, AS dan Inggris melancarkan serangan militer gabungan terhadap sasaran Houthi di Yaman, diikuti oleh beberapa serangan AS dalam beberapa hari terakhir.
Menjelang pengumuman penunjukan tersebut, seorang pejabat senior pemerintah AS menyebut serangan Houthi baru-baru ini sebagai buku pelajaran aktivitas teroris.
Pemerintahan Biden tidak lagi memasukkan Houthi sebagai FTO. Para pejabat AS membela daftar SDGT sebagai hal yang pantas saat ini untuk menekan kelompok Houthi dengan memotong keuangan dan menyerukan perilaku mereka dengan cara yang jelas.
"AS juga menginginkan penunjukan ini untuk memaksa Houthi berpaling dari Iran," kata seorang pejabat senior pemerintah dalam panggilan telepon dengan wartawan menjelang pengumuman tersebut.
VIVA Militer: Milisi Houthi Yaman
- arabnews.com
SDGT, kata para pejabat, akan memungkinkan Washington untuk melanjutkan upayanya menyelesaikan konflik yang telah berlangsung selama bertahun-tahun di Yaman, yang mempertemukan pemerintah yang diakui secara internasional melawan kelompok Houthi yang didukung Iran.
Dilansir dari Alarabiya News, Kamis, 18 Januari 2024, FTO akan mencegah pemberian visa AS kepada anggota kelompok tersebut dan juga perlu dikirim ke Kongres untuk ditinjau. FTO akan mencegah kelompok tersebut menggunakan lembaga keuangan AS.
Aset kelompok apa pun perlu disita dan ditransfer ke Departemen Keuangan, meskipun para pejabat mengatakan Houthi tidak memiliki aset apa pun di AS. SDGT juga akan memblokir dana mereka.
Terdapat juga standar penuntutan pidana yang berbeda di bawah FTO, termasuk mengizinkan korban serangan terorisme mendapatkan dana yang diblokir melalui pengadilan.
Namun demikian, para pejabat senior pemerintahan mengatakan penunjukan ini tidak akan menghalangi diplomat atau pejabat AS untuk terlibat dengan Houthi.
“Menunjuk suatu entitas atau bahkan individu tidak menghentikan pemerintah Amerika untuk terus melakukan pembicaraan dengan individu atau entitas tersebut. Kami akan mendesak Houthi untuk menghentikan serangan mereka, dan kami ingin terus memikirkan keterlibatan kami dengan cara yang diarahkan pada perdamaian abadi di Yaman,” kata pejabat kedua pemerintahan.
Namun, mengatasi bencana kemanusiaan di Yaman, yang dianggap sebagai salah satu yang terburuk di dunia, adalah salah satu alasan utama pemerintahan Biden membatalkan penunjukan teroris Houthi pada era Trump.
Menurut pejabat senior pemerintah, penetapan SDGT memberikan fleksibilitas yang lebih baik untuk menjaga aliran bantuan kemanusiaan ke Yaman.
Selain itu, penetapan tersebut tidak akan berlaku selama 30 hari ke depan, sehingga memungkinkan AS untuk memastikan rakyat Yaman tidak menanggung akibatnya atas tindakan Houthi.
Para pejabat lebih lanjut mengatakan pengiriman komersial ke pelabuhan Yaman, tempat masyarakat Yaman mendapatkan makanan, bahan bakar, dan obat-obatan, harus dilanjutkan dan tidak akan terpengaruh oleh sanksi tersebut.
Selama masa tenggang 30 hari, para pejabat pemerintah AS mengatakan mereka akan menghubungi para pemangku kepentingan yang memberikan bantuan kemanusiaan dan komoditas penting lainnya ke Yaman untuk memastikan mereka dapat melanjutkan pekerjaan mereka.
Lima izin luas terkait penyediaan makanan, obat-obatan dan peralatan medis, bahan bakar, pengiriman uang pribadi, pelabuhan dan bandara akan diterbitkan.
Otorisasi tambahan dapat dilakukan selama periode 30 hari ini jika dianggap perlu karena alasan kemanusiaan.
