- Al Jazeera
Beijing – Pejabat tinggi Partai Komunis Xinjiang mengatakan bahwa “Sinikisasi” Islam di wilayah mayoritas Muslim di Cina barat laut, di mana Beijing dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia, tidak dapat dihindari.
“Semua orang tahu bahwa Islam di Xinjiang perlu Disinisasi, ini adalah tren yang tak terelakkan,” kata ketua partai regional Ma Xingrui kepada wartawan pada pengarahan yang sebagian besar ditulis di sela-sela sesi parlemen tahunan Tiongkok di Beijing, Kamis, 7 Maret 2024 dikutip dari NDTV.
Ormas Islam menggelar aksi demonstrasi bela Uighur di depan Kedubes China.
- VIVAnews/ Bayu Januar.
Kelompok-kelompok hak asasi manusia menuduh Beijing melakukan pelecehan yang meluas terhadap Uyghur, terutama etnis minoritas Muslim yang berjumlah sekitar 10 juta di Xinjiang, termasuk menyangkal kebebasan beragama penuh Uyghur. Beijing dengan penuh semangat menyangkal segala pelanggaran.
Presiden Cina Xi Jinping telah berulang kali menyerukan “Sinisasi” agama-agama termasuk Islam, Budha dan Kristen, mendesak para pengikut untuk berjanji setia kepada Partai Komunis di atas segalanya. Sekitar dua pertiga masjid di Xinjiang telah rusak atau hancur sejak 2017, menurut laporan think-tank Australia.
Selama konferensi pers, Ma dan pejabat regional lainnya memuji perkembangan ekonomi Xinjiang, membantah tuduhan AS tentang kerja paksa dan genosida budaya, dan mencoba melukiskan wilayah tersebut terbuka untuk pariwisata dan investasi asing.
Ma, mantan gubernur provinsi Guangdong yang makmur yang dipindahkan ke Xinjiang pada tahun 2021, menekankan perlunya “mengkoordinasikan keamanan dan pembangunan”.
“Tiga kekuatan masih aktif sekarang, tetapi kita tidak bisa takut (untuk membuka) karena mereka ada,” kata Ma, menggunakan slogan politik yang mengacu pada separatisme etnis, ekstremisme agama, dan pasukan teroris yang kejam di Xinjiang.
Aliansi Mahasiswa Islam (AMI) menggelar demonstrasi di kantor Kedubes China.
- Dok. Aliansi Mahasiswa Islam.
Beijing pada tahun 2017 meluncurkan tindakan keras keamanan di Xinjiang setelah serentetan protes etnis kekerasan, yang melihat lebih dari satu juta orang dari beberapa minoritas Muslim ditahan di kamp pendidikan ulang, kelompok hak asasi manusia menuduh.
“Kami telah melakukan tindakan keras terhadap aktivitas teroris, mengeluarkan dan menerapkan undang-undang anti-terorisme untuk memerangi berbagai bentuk terorisme,” kata anggota parlemen senior Xinjiang Wang Mingshan.
Tetapi pengarahan sebagian besar difokuskan pada pengembangan ekonomi Xinjiang, potensi pariwisata dan apa yang para pejabat gambarkan sebagai pelestarian budaya.
Tahun lalu Xinjiang menerima 565,7 miliar yuan dalam transfer pemerintah pusat yang menyumbang 72,7% dari pengeluaran pemerintah daerah, serta lebih dari 19 miliar yuan dalam bantuan fiskal dari provinsi lain, kata ketua wilayah Erkin Tuniyaz.
Ma diapit oleh dua pejabat Xinjiang yang disetujui oleh Amerika Serikat atas pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang - Tuniyaz dan mantan ketua regional Shohrat Zakir.
Pejabat mengklaim bahwa lebih dari 4.390 orang asing mengunjungi Xinjiang pada tahun 2023, dan kapasitas energi terbarukan yang baru dipasang tahun lalu mencapai 22,61 juta kilowatt, sehingga total yang dipasang di wilayah tersebut menjadi 64,4 juta kilowatt hampir setengah dari kapasitas listrik Xinjiang.
