Rusia dan China Tentang Serangan ke Libya

Warga Libya memegang senjata.
Sumber :
  • AP Photo/ Xinhua, Nasser Nouri

VIVAnews - Pemerintah Rusia dan China menyesalkan serangan pasukan Dewan Keamanan (DK) PBB ke Libya, yang menewaskan sedikitnya 48 orang. Mereka mengatakan resolusi zona larangan terbang tersebut diambil secara terburu-buru dan dikhawatirkan akan berujung seperti yang terjadi di Irak dan Afghanistan.

Pemerintah Rusia, melalui pernyataan yang dirilis kedutaan besarnya di Indonesia, menjelaskan bahwa pada pemungutan suara Resolusi DK PBB 1973 yang mencakupi zona larangan terbang, Kamis pekan lalu itu, Rusia beserta empat negara lain menyatakan abstain.

"Moskwa menyesalkan aksi bersenjata itu yang mengacu pada Resolusi Dewan Keamanan PBB 1973 yang diadopsi secara terburu-buru dan yang disikapi abstain oleh Rusia," demikian pernyataan pemerintah Rusia, Senin, 21 Maret 2011.

Mengutip laporan yang diterimanya, Rusia menyatakan serangan tersebut menghantam fasilitas non-militer di kota Tripoli, Tarhuna, Maamura dan Zhmeil. Akibatnya, 48 warga sipil dilaporkan tewas dan 150 lainnya terluka. Serangan itu juga telah merusak sebuah rumah sakit jantung, jalan, dan jembatan.

"Rusia secara tegas meminta negara-negara yang terlibat untuk menghentikan penggunaan kekerasaan secara tidak selektif. Kami menyerukan agar Resolusi DK PBB 1973 tidak boleh digunakan untuk mencapai target di luar inti dan tujuan awalnya, yang menyebutkan bahwa diadakannya aksi itu hanyalah untuk melindungi warga sipil," ujar pemerintah Rusia lagi.

Sementara itu, pemerintah China melalui kolom di koran People's Daily, koran yang dikenal sebagai corong pemerintah komunis China, pada Senin juga menyampaikan penentangan mereka terhadap serangan tersebut. China mengatakan bahwa serangan ini persis seperti serangan atas Irak dan Afghanistan.

"Konflik berdarah di Irak selama delapan tahun dan penderitaan rakyatnya adalah contoh dan peringatan buat kita semua," tulis People's Daily. "Serangan militer atas Libya adalah contoh perang ketiga setelah Afghanistan dan Irak, di mana beberapa negara melakukan aksi militer kepada negara lain yang berdaulat."

Menurut pemerintah China, serangan atas Libya yang awalnya bermaksud untuk meredakan krisis, malah justru menjadi pelanggaran terhadap Piagam PBB dan hukum-hukum hubungan internasional. (kd)

Sesama Caleg PAN Gugat Hasil Pileg di Dapil Jawa Timur 1
Tangkapan layar anggota KPU RI Idham Holik saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024 tingkat nasional di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat, 15 Maret 2024.

Soal Sengketa Pileg, KPU Tegaskan Hasil Pemilu Telah Penuhi Akuntabilitas Publik

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan pihaknya telah menyelenggarakan pemilu sesuai tanggung jawab publik dan hasil penetapan telah memenuhi unsur akuntabilitas publik.

img_title
VIVA.co.id
30 April 2024