Sumber :
- lonelyplanet.com
VIVAnews -
Pemerintah Papua New Guinea (PNG) melarang pelintas batas tradisional asal Indonesia masuk ke wilayahnya. Alasannya, kartu
Tradisional Border Crossing
(TBC) yang digunakan oleh para pelintas batas tradisional dianggap sudah tidak berlaku lagi.
Dijelaskan Konsulat Indonesia di Vanimo, Jahar Gultom, pemerintah PNG telah memutuskan kartu pelintas batas masa berlakunya hanya sampai 18 Maret 2013.
"Sehingga petugas perbatasan PNG di pos perbatasan Skouw Wutung Jayapura melarang warga pemegang kartu lintas batas dari Indonesia masuk ke PNG," kata Jahar, Rabu 25 April 2013.
Jahar menyayangkan kebijakan pemerintah PNG itu. Menurut dia, warga Indonesia dan PNG yang berdiam di wilayah perbatasan memiliki hubungan kekerabatan, kekeluargaan yang secara kultur tidak mengenal batas negara.
Menurut Gultom, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan petugas administrasi perbatasan Vanimo, Moses Poi. Namun menurut Moses, sebelum ditandatanganinya perjanjian baru antara pemerintah RI dan pemerintah PNG, maka pelintas batas tradisional pemegang kartu TBC dari Indonesia dilarang masuk ke PNG.
"Mereka melarang warga Indonesia masuk wilayahnya. Tapi sebaliknya, meminta agar Indonesia mengizinkan warga PNG pemegang kartu TBC masuk ke Indonesia untuk berkebun maupun berbelanja. Jelas itu tidak adil," tuturnya.
Karena kebijakan pemerintah PNG tak memberlakukan kartu pelintas batas, pemerintah Indonesia, kata Jahar, juga akan melakukan hal yang sama. "Pemerintah Indonesia juga melarang warga PNG yang menggunakan kartu pelintas batas masuk ke wilayah RI," tegasnya.
Menurut Jahar, dengan adanya larangan tersebut, yang bisa melintas di dua negara itu hanya yang memiliki passport.
Berdasarkan persetujuan dasar antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Papua Nugini tentang Pengaturan-Pengaturan Perbatasan tanggal 18 Maret 2003, kartu pelintas batas berlaku hingga 18 Maret 2013.
Dalam pertemuan rombongan MPR RI yang di pimpin Wakil Ketua Arman Farhad Hamid dengan warga Skouw yang berada perbatasan 18 April 2013, juga terungkap bahwa dengan alasan memiliki hak ulayat di wilayah Indonesia, warga PNG bisa berbuat apa saja di wilayah Skouw.
"Mereka merasa adalah pemegang hak ulayat yang berada di wilayah Indonesia. Warga PNG bisa saja berbuat hal yang tidak diinginkan, apalagi selama ini mereka kerap melakukan pemukulan terhadap warga lokal di Skouw," ungkap Sekretaris Dewan Adat Perbatasan Muara Tami Hanock Rollo.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
