Mantan PM Thailand Abhisit Turun ke Jalan, Pimpin Demo di Bangkok
Senin, 9 Desember 2013 - 10:14 WIB
Sumber :
- REUTERS/Chaiwat Subprasom
VIVAnews -
Mantan perdana menteri Thailand Abhisit Vejjajiva dilaporkan akan memimpin aksi demonstrasi massa dari distrik Silom menuju Gedung DPR di Bangkok hari ini, Senin 9 Desember 2013.
Diberitakan
Thai PBS, pemimpin Partai Demokrat ini akan jadi pemimpin satu dari sekitar 50 kelompok pendemo di Bangkok. Rencananya, mereka akan menduduki gedung DPR pada aksi yang dimulai sekitar pukul 9.39 ini.
Dalam konferensi persnya yang dilansir Bangkok Post, Abhisit mengatakan, partainya tidak bisa lagi berdiam diri melihat kekacauan di pemerintah. Dia mengatakan, mundurnya kubu oposisi menunjukkan semakin runtuhnya kepercayaan pada pemerintahan Yingluck.
Dia mengatakan, partai berkuasa, Pheu Thai dan pemerintah tidak pernah bertanggung jawab setelah meloloskan RUU Amnesti yang kontroversial tersebut. Selain itu langkah itu ditempuh untuk menekankan bahwa pemerintah yang kini berkuasa tak lagi memiliki legitimasi.
"Ketika rasa percaya telah hilang, konstitusi dilanggar, parlemen harus bertanggung jawab. Jangan jadikan parlemen sebagai sandera agar pemerintah masih bisa berkuasa," kata Abhisit.
Pemimpin oposisi ini mengatakan bahwa hari ini adalah "pertempuran terakhir" untuk menggulingkan pemerintah dan menyingkirkan "rezim Thaksin". Untuk itu, bersama dengan anggota partai lainnya, dia menyatakan akan turun ke jalan dan berdemo sebagai warga negara biasa.
Mantan anggota parlemen dari Partai Demokrat, Sathit Wongnongtoey dalam orasinya di Monumen Demokrasi, PM Yingluck akan mengundang para diplomat asing untuk rapat di gedung DPR pagi ini pukul 9. Hal ini disebut-sebut sebagai tantangan terhadap para demonstran.
Wakil kepolisian nasional Bangkok, Jenderal Worapong Chiewpreecha, mengatakan bahwa polisi memperbolehkan demonstran untuk protes di depan gedung DPR. Namun dia menegaskan, tidak boleh satu orang demonstran pun yang memasuki gedung sebelum menjelaskan maksud dan tujuannya.
Sebelumnya, Yingluck menyarankan untuk menentukan nasib pemerintahan selanjutnya. Namun, hal itu baru dapat terwujud, jika diperoleh persetujuan dari semua pihak untuk mengakhiri konflik politik dengan cara demikian. (umi)
![Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat diperiksa KPK Terkait Harun Masiku]()
![img_title]()
Dalam konferensi persnya yang dilansir Bangkok Post, Abhisit mengatakan, partainya tidak bisa lagi berdiam diri melihat kekacauan di pemerintah. Dia mengatakan, mundurnya kubu oposisi menunjukkan semakin runtuhnya kepercayaan pada pemerintahan Yingluck.
Dia mengatakan, partai berkuasa, Pheu Thai dan pemerintah tidak pernah bertanggung jawab setelah meloloskan RUU Amnesti yang kontroversial tersebut. Selain itu langkah itu ditempuh untuk menekankan bahwa pemerintah yang kini berkuasa tak lagi memiliki legitimasi.
"Ketika rasa percaya telah hilang, konstitusi dilanggar, parlemen harus bertanggung jawab. Jangan jadikan parlemen sebagai sandera agar pemerintah masih bisa berkuasa," kata Abhisit.
Pemimpin oposisi ini mengatakan bahwa hari ini adalah "pertempuran terakhir" untuk menggulingkan pemerintah dan menyingkirkan "rezim Thaksin". Untuk itu, bersama dengan anggota partai lainnya, dia menyatakan akan turun ke jalan dan berdemo sebagai warga negara biasa.
Mantan anggota parlemen dari Partai Demokrat, Sathit Wongnongtoey dalam orasinya di Monumen Demokrasi, PM Yingluck akan mengundang para diplomat asing untuk rapat di gedung DPR pagi ini pukul 9. Hal ini disebut-sebut sebagai tantangan terhadap para demonstran.
Wakil kepolisian nasional Bangkok, Jenderal Worapong Chiewpreecha, mengatakan bahwa polisi memperbolehkan demonstran untuk protes di depan gedung DPR. Namun dia menegaskan, tidak boleh satu orang demonstran pun yang memasuki gedung sebelum menjelaskan maksud dan tujuannya.
Sebelumnya, Yingluck menyarankan untuk menentukan nasib pemerintahan selanjutnya. Namun, hal itu baru dapat terwujud, jika diperoleh persetujuan dari semua pihak untuk mengakhiri konflik politik dengan cara demikian. (umi)
Penyitaan Barang Milik Hasto dan Stafnya Dinilai Salahi Prosedur, Penyidik KPK Disebut Ugal-ugalan
Penyitaan barang dinilai harus melalui persetujuan Dewas KPK dan berstatus di KPK. Sementara Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto masih berstatus saksi.
VIVA.co.id
16 Juni 2024
Baca Juga :
