Sumber :
- REUTERS/Dennis Thong/Lianhe Zaobao
VIVAnews -
Pemerintah Singapura memberlakukan aturan baru yang sifatnya temporer untuk mempertahankan perdamaian di kawasan Little India menyusul kerusuhan Desember lalu. Aturan baru itu disampaikan oleh Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Dalam Negeri Singapura, Teo Chee Hean, di hadapan anggota Parlemen Senin kemarin.
Stasiun berita
Channel News Asia,
Senin 20 Januari 2014 melansir aturan baru itu bernama UU Ketertiban Umum Upaya Tambahan Sementara. Di bawah aturan baru itu, maka Kementerian Dalam Negeri menjadikan Little India sebagai sebuah area khusus.
Sebagai contoh, polisi memiliki kewenangan itu memeriksa dan memintai keterangan dari siapa pun yang memasuki area itu namun membawa alkohol atau benda-benda lain yang dilarang. Bahkan, polisi juga memiliki kekuasaan melarang orang untuk memasuki area tersebut, selama periode tertentu, apabila kehadirannya dianggap mengancam ketertiban publik.
Polisi juga dapat mencabut atau memberhentikan sementara izin usaha atau individu yang dianggap melanggar hukum.
Satu Tahun
Mendag Teo mengatakan hukum baru ini hanya berlaku selama satu tahun hingga Komite Pencari Fakta (COI) kerusuhan Little India dengan langkah pencegahan jangka panjang di dalam laporan mereka.
Diharapkan laporan tersebut akan rampung pada bulan Juni mendatang.
Kerusuhan itu dipicu seorang warga India, Sakthivel Kumaravelu, yang ditabrak dan tergilas di bawah sebuah bus privat. Pekerja bangunan itu ditemukan tewas di tempat.
Mendag Teo menjelaskan bahwa kerusuhan yang terjadi pada 8 Desember itu merupakan peristiwa terburuk di Negeri Singa selama empat dekade.
Akibatnya, 25 orang tersangka ditahan polisi dan 57 imigran asing dideportasi dari Singapura. Teo mengatakan langkah itu diambil dengan persetujuannya.
"Saya, sebagai Mendagri, kemudian memutuskan (berdasarkan kekuatan hukum yang diberikan kepada saya di dalam UU Imigrasi), bahwa mereka harus dideportasi. Visa kunjungan mereka kemudian dicabut oleh Badan Pemantau Imigrasi dan mereka pun langsung dikembalikan ke negara asal," ujar Teo. (ren)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Sebagai contoh, polisi memiliki kewenangan itu memeriksa dan memintai keterangan dari siapa pun yang memasuki area itu namun membawa alkohol atau benda-benda lain yang dilarang. Bahkan, polisi juga memiliki kekuasaan melarang orang untuk memasuki area tersebut, selama periode tertentu, apabila kehadirannya dianggap mengancam ketertiban publik.
