Cegah Korupsi, Tiongkok Pangkas Gaji Petinggi BUMN

VIVAnews - Para pemimpin Negeri Tirai Bambu, pada Jumat kemarin berencana untuk memotong gaji, membatasi pengeluaran, dan fasilitas mewah lainnya yang diterima oleh petinggi BUMN di negaranya. Langkah ini menurut kantor berita milik pemerintah, Xinhua, merupakan bagian dari upaya Tiongkok untuk memberantas tindak korupsi dan pemborosan keuangan. 

Stasiun berita Channel News Asia edisi Jumat, 29 Agustus 2014 melaporkan keputusan tersebut diambil dalam sebuah pertemuan tingkat tinggi para pemimpin Partai Komunis China (CPC) dan diketuai oleh Sekretaris Jenderal partai, Xi Jinping. 

"Biro politik Komite Pusat COC menyetujui rencana untuk mereformasi sistem yang memutuskan mengatur pemusatan gaji petinggi BUMN dan nilai pengeluaran mereka serta hak istimewa lainnya," tulis Xinhua. 

Menurut seorang pejabat di Biro Politik, Xinhua menyebut gaji berlebih itu, akan dipotong ke tingkat yang masuk akal. Kendati begitu, Tiongkok tidak menyebut berapa nominal gaji para petinggi BUMN yang akan dipotong. 

Namun, majalah bisnis terhormat, Caijing, melaporkan sebelumnya otoritas tengah meminta persetujuan publik untuk memotong gaji petinggi BUMN sebesar 30 persen. Saat ini, gaji tahunan yang mencapai maksimal senilai 600 ribu yuan atau Rp1,1 miliar. 

Pernyataan Biro Politik menyerukan para petinggi BUMN untuk memperbaiki etika perusahaan, menekankan adanya kejomplangan pendapatan antara eksekutif perusahaan dengan karyawan dan gaji di beragam industri harus diatur di tingkat yang sesuai. 

Selain pembatasan pengeluaran, Tiongkok juga berencana untuk melarang penggunaan berbagai fasilitas negara mulai dari kendaraan, ruang kantor, serta perjalanan dinas di dalam dan luar negeri.

"Mereka benar-benar melarang pengeluaran dana publik untuk kepentingan pribadi, bersumpah untuk berhenti menyalahgunakan dana tersebut untuk keanggotaan klub, layanan kesehatan, hiburan dan hal-hal lain yang tidak sesuai dengan tugas petinggi dan operasional BUMN," tulis Xinhua. 

Sejak menjadi Ketua Partai Komunikasi pada November 2012 dan Presiden Tiongkok Maret tahun lalu, Xi Jinping telah menekan dan menyerukan kampanye pencegahan tindak korupsi terhadap para pejabat tinggi di negaranya untuk menekan pengeluaran. (art)