Sumber :
- Reuters/Rafiqur Rahman
VIVA.co.id
- Setelah 70 tahun, lebih dari 50.000 orang akhirnya dapat memiliki kewarganegaraan, serta menerima layanan pemerintah, setelah Bangladesh dan India mencapai kesepakatan bersejarah atas wilayah perbatasan mereka.
Dilansir dari laman
Al Jazeera , Senin, 8 Juni 2015, kunjungan Perdana Menteri India, Narendra Modi, ke Dhaka, menghasilkan kesepakatan perbatasan, melibatkan pertukaran 161 wilayah di sepanjang 4.100 kilometer perbatasan.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
2016, Ekonomi India Diprediksi 'Berlari Kencang'
Dilansir dari laman
Baca Juga :
270 Orang Tewas Akibat Banjir di India.
Sebenarnya satu perjanjian telah dibuat sejak 1974, untuk membantu puluhan ribu orang yang tinggal di kawasan perbatasan, namun belum diratifikasi hingga kunjungan Modi pada akhir pekan lalu.
Kesepakatan perbatasan mengatur pelepasan 111 wilayah India ke Bangladesh, serta 51 wilayah Bangladesh pada India. Orang-orang di kedua sisi, dibebaskan memiliki kewarganegaraan mereka.
Sebanyak 50.000 orang tanpa kewarganegaraan, hidup menderita selama puluhan tahun. Bukan hanya dengan tidak adanya layanan pemerintah, tapi larangan untuk pergi kemana pun, karena tidak memiliki paspor.
Tidak ada sekolah, tanpa layanan kesehatan. Mereka juga tidak mungkin memiliki rumah atau properti lain. Aktivis perbatasan, Diptiman Sengupta, mengatakan kesepakatan itu akan menjadi era baru di antara kedua negara.
Dua perusahaan energi India, telah menandatangani perjanjian dengan perusahaan energi negara Bangladesh, Sabtu, 6 Juni, untuk menginvestasikan $5 miliar di sektor listrik Bangladesh.
Kesepakatan itu akan menguntungkan Bangladesh, yang lama menderita karena kurangnya pasokan listrik. Kesepakatan mengatur pembangunan empat pembangkit listrik bertenaga gas, serta dua pembangkit bertenaga batu bara.
India juga menambah kredit sebesar $2 miliar bagi Bangladesh, serta 20 kesepakatan lain termasuk layanan bus, pengiriman dan perdagangan.
Halaman Selanjutnya
Sebenarnya satu perjanjian telah dibuat sejak 1974, untuk membantu puluhan ribu orang yang tinggal di kawasan perbatasan, namun belum diratifikasi hingga kunjungan Modi pada akhir pekan lalu.
