Sumber :
- UN Photo/Paulo Filgueiras
VIVA.co.id
- Pelapor khusus PBB untuk situasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Korea Utara, Marzuki Darusman, mendorong Indonesia dan negara lainnya di dunia untuk menentang aksi pelanggaran HAM yang diduga dilakukan secara terstruktur oleh Korut. Berdasarkan laporan yang pernah dia buat, keluarga Kim Jong-un diduga melakukan tindak kejahatan terhadap rakyatnya sendiri.
Ditemui di Dia.Lo.Gue Artspace, Kemang, Marzuki menjelaskan, banyak temuan pelanggaran berat HAM yang diduga dilakukan Pemerintah Korut. Salah satunya terjadi kelaparan panjang yang menyebabkan sekitar 500 ribu hingga 1 juta rakyatnya mati.
"Pelanggaran HAM juga terjadi ketika negara melarang rakyatnya untuk berbicara, berkumpul, beragama. Bahkan, Pemerintah Korut melakukan pelanggaran terhadap kaum perempuan. Ini layak diajukan ke Mahkamah Pidana Internasional," kata Marzuki.
Pelanggaran HAM juga diduga menimpa warga asing yang menjadi korban penculikan tentara Korut. Marzuki tegas mengatakan, Korut harus bertanggung jawab atas semua pelanggaran HAM yang telah mereka lakukan.
Dalam kesempatan itu, dia bercerita bagaimana berkuasanya keluarga pemimpin tertinggi Kim Jong-un.
"Ada 4 sampai 5 kamp penjara politik untuk menampung orang-orang yang mereka anggap musuh negara. Misalnya, ada orang yang tidak hormat pada gambar pimpinan atau ada orang yang tidak sengaja memakai koran untuk bungkus sesuatu, padahal di koran itu ada gambar pemimpin, maka mereka bisa dihukum," tutur Marzuki.
Yang dihukum, Marzuki melanjutkan, bukan hanya orang yang melakukan hal tersebut, namun juga keluarganya sebanyak tiga lapis.
Baca Juga :
Korea Utara Nyatakan Perang Pada AS
Dia bahkan menantang Korut untuk berani bersikap lebih terbuka dan transparan, seandainya tudingan yang dia alamatkan tidak benar.
Baca Juga :
Obama Teken Sanksi Berlapis Atas Korut
"Penjara-penjara itu terbukti ada dari gambar satelit dan kami bisa tunjukkan. Laporan ini kami buat juga dari pengakuan orang-orang yang berhasil kabur dari sana. Mereka (warga yang berhasil kabur) tidak mungkin berbohong, karena rekaman pengakuan mereka sudah diuji selama ini," kata Marzuki.
Tanpa PBB dan bantuan negara lain, maka perekonomian Korut pasti runtuh. Menurut Marzuki, selama ini mereka masih bisa bertahan, karena adanya bantuan dari Tiongkok.
"Tahun ini, PBB akan membahas apakah Korut akan dibawa ke Mahkamah Pidana Internasional dengan tuduhan pelanggaran HAM," kata dia.
Halaman Selanjutnya
"Tahun ini, PBB akan membahas apakah Korut akan dibawa ke Mahkamah Pidana Internasional dengan tuduhan pelanggaran HAM," kata dia.
