PBB Desak Suu Kyi Temui Warga Rakhine
- REUTERS/Cathal McNaughton
VIVA.co.id – PBB mendesak Perdana Menteri Myanmar, Aung San Suu Kyi mengunjungi Rakhine, negara bagian di barat laut Myanmar. PBB ingin Suu Kyi meyakinkan warga sipil di sana bahwa mereka akan mendapat perlindungan di tengah tuduhan yang bergejolak.
"Penolakan dari otoritas Myanmar untuk mengambil sikap tegas terhadap kelompok radikal, dan pendekatan yang lebih bersifat defensif daripada proaktif ketika memberikan keamanan untuk penduduk setempat, telah menyebabkan frustrasi di tempat itu dan kekecewaan di dunia internasional," ujar Vijay Nambiar, Penasihat Khusus Sekjen PBB Ban Ki-moon seperti dikutip dari Reuters, Jumat, 9 Desember 2016.
"Hanya dengan merespon kasus ini secara tepat, pemerintah (Myanmar) akan mampu menemukan jalan keluar dan mempertahankan status internasionalnya," ujar Nambiar menanggapi kunjungan Suu Kyi ke Maungdaw dan Buthidaung di negara bagian Rakhine.
Seperti diketahui, isu tentang pemerkosaan wanita Muslim Rohingya, pembantaian, dan pembakaran rumah penduduk dilakukan oleh tentara Myanmar terus berhembus. Namun, dugaan itu dibantah keras oleh militer Myanmar dan pemerintahannya.
Menurut pihak pemerintah, tentara disebar di perbatasan Myanmar dan Bangladesh karena menanggapi adanya laporan perusakan tiga pos di perbatasan tersebut dan menewaskan sembilan polisi yang berjaga di kawasan itu pada 9 Oktober lalu.
Menanggapi desakan dari PBB ini, Suu Kyi malah menuduh negara-negara internasional berusaha memicu kebencian antara umat Buddha dan Muslim di Rakhine.
Tindakan keras militer Myanmar di Rakhine telah membunuh 86 orang dan 1.000 lainnya melarikan diri ke perbatasan Bangladesh. Krisis ini menjadi tantangan tersendiri yang harus diterima Suu Kyi sebagai Pemenang Nobel Kedamaian.
Di sisi lain, mantan Sekjen PBB, Kofi Annan, pada hari Rabu, 7 Desember 2016, mendesak pasukan keamanan Myanmar untuk bertindak sesuai hukum.
(mus)
Myanmar Beri Amnesti 6.186 Tahanan dalam Rangka HUT Kemerdekaan ke-78, Aung San Suu Kyi Tak Termasuk
Dari ribuan tahanan yang mendapatkan amnesti, ada 52 warga negara asing dan eks menteri informasi.
