VIVA.co.id – Menteri Kehakiman Belanda memutuskan mundur. Ia diduga menerima pembayaran dari seorang pedagang obat bius pada 2001.
Mundurnya Menteri Kehakiman Ard van der Steur dari kabinet membuat guncangan besar dalam pemerintahan Perdana Menteri Mark Rutte. Apalagi, partai pendukung Rutte, Partai VVD, terjungkal dalam beberapa pekan terakhir. Padahal, mereka segera menghadapi pemilu pada Maret mendatang.
Diberitakan BBC, Jumat 27 Januari 2017, Van der Steur menjadi menteri ketiga dalam kabinet Rutte yang mengundurkan diri, karena dugaan terlibat skandal. Mantan Menteri Kehakiman sebelumnya, Ivo Opstelten dan Menteri Muda Fred Teeven memutuskan untuk mundur pada 2015 setelah menyesatkan parlemen soal perjanjian 2001.
Skandal ini diduga melibatkan kesepakatan antara jaksa dan seorang pedagang narkoba, Cees Helman, dengan nilai transaksi US$2,1 juta. Van der Steur sempat mendapat kritik keras karena perannya dalam mengarahkan jawaban pada parlemen mengenai isu ini.
Dia membantah telah memberikan nasihat bahwa akan ada pemangkasan informasi.
Keputusan mundur yang diambil oleh menteri kehakiman ini membuat Kabinet dan posisi Rutte berada di ujung tanduk. Saat ini, Freedom Party, partai yang diusung oleh tokoh oposisi anti-imigrasi Geert Wilders saat ini memimpin jajak pendapat.
Pemerintah Belanda 'Bubar', Perdana Menteri dan Kabinet Mundur
Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte dan seluruh kabinetnya mengundurkan diri karena kasus salah urus subsidi.
