- VIVA.co.id/Banjir Ambarita
VIVA.co.id – Masalah kemanusiaan dan kesehatan di Indonesia, khususnya Papua, turut menjadi perhatian Perserikatan Bangsa Bangsa.
Hak atas kesehatan inklusif dan faktor-faktor lainnya yang menentukan kesehatan menjadi bagian dari hak asasi manusia (HAM).
Pelapor Khusus PBB, Dainius Puras, memiliki kesempatan untuk berkunjung ke Papua untuk mempelajari lebih lanjut tentang hak atas setiap orang dalam menikmati standar tertinggi kesehatan fisik dan mental.
"Selama dua minggu di Indonesia dan berkunjung selama 30 jam di Jayapura (ibu kota Papua), banyak informasi dan kesaksian mengenai perwujudan hak asasi. Masih ada beberapa tantangan yang cukup sulit di Papua," kata Puras, di Jakarta, Senin, 3 April 2017.
Ia juga mengakui bahwa Indonesia sejauh ini telah melakukan berbagai pembangunan infrastruktur, termasuk yang berfokus kepada pelayanan kesehatan dan perhatian kepada rakyat miskin.
Investasi besar juga telah dicurahkan untuk menyediakan layanan dan akses kepada fasilitas tersebut.
"Walau Indonesia melakukan upaya yang patut dipuji, namun akses terhadap kesehatan menjadi salah satu masalah di beberapa wilayah kepulauan. Salah satunya kasus HIV yang masih tinggi di Papua," ujar Puras.
Menurutnya, negara perlu memberikan komitmen terkait investasi dan sumber daya untuk merawat, mencegah dan menghormati orang yang mengidap HIV/AIDS. Selain itu, pelayanan terhadap kasus mortalitas di Papua juga perlu ditangani secara kreatif.
"Layanan kesehatan reproduksi harus ditingkatkan. Saya menyarankan agar alokasi anggaran nasional dapat ditingkatkan dan mengurangi pengeluaran dari kantong sendiri. Investasinyang berkelanjutan harus menjadi prioritas pemerintah," ujarnya.
Selama berada di Indonesia, Puras melakukan kunjungan ke pusat-pusat kesehatan primer rumah sakit, unit kesehatan mental dan fasilitas umum lainnya.
Nantinya, hasil temuan dan fakta yang diperoleh selama di lapangan akan dilaporkan ke Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, Swiss, pada Juni 2018.
DKPP Ungkap Laporan Pelanggaran Pemilu 2024 Terbanyak dari Provinsi Papua
Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) RI mengungkapkan pelaporan kasus pelanggaran pada penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 paling banyak dari Provinsi Papua.
