- REUTERS/Ako Rasheed
VIVA – Berbagai dokumen yang ditemukan dari wilayah okupasi ISIS di Irak mengungkap berbagai aturan internal dalam struktur organisasi teroris tersebut dan aturan yang disebut “aturan takdir” yang menunggu setiap anggotanya yang melanggar kode etik ISIS.
Diperoleh oleh Al Jazeera, dokumen-dokumen tersebut juga memberikan bukti lebih lanjut tentang struktur dan tingkat organisasi kelompok militan ISIS.
Dokumen tersebut disita dari distrik Al-Baaj sebelah barat Mosul, kota terbesar kedua Irak setelah serbuan pasukan Irak pada bulan Juni 2017.
Salah satu dokumen berlogo ISIS yang memiliki cap Komite Resmi berisi struktur pemerintahan kelompok tersebut di wilayah yang mereka kontrol. Selain itu ada juga aturan tertulis untuk menghukum anggotanya yang melarikan diri dari pertempuran dengan pasukan militer Irak.
Dokumen lain yang diungkap adalah arsip personel ISIS yang dicatat pernah melanggar kode etik dan peraturan.
Berkas-berkas tersebut berisi nama, kebangsaan dan foto anggota yang ditangkap karena kasus-kasus seperti minum alkohol, menganiaya anak-anak secara seksual, mencuri dan menghujat.
Menurut Hassan Aniyeh, pakar ISIS dari Yordania, pelanggaran berupa pencurian biasanya akan dihukum dengan potong tangan. Sementara minum alkohol akan diganjar dengan hukuman penjara.
Jika seorang militan tertangkap sedang menganiaya anak-anak, hukumannya adalah hukum cambuk dan hukuman penjara. Sementara jika terjadi hubungan homoseksual antara dua orang maka hukumannya adalah kematian dengan cara dilempar dari gedung tinggi.
Arsip lainnya yaitu terkait hukuman bagi pejuang ISIS yang menolak berperang atau ingin kembali ke negara asalnya. Kebanyakan dari warga asing itu memiliki kewarganegaraan Prancis, Swiss dan Belgia dan negara Balkan.
Diluncurkan tahun lalu, Komite Resmi ISIS mirip dewan eksekutif yang bertugas memastikan keberlangsungan operasi sehari-hari kelompok tersebut.
BNPT Usulkan Repatriasi WNI yang Sempat Gabung ISIS dan Ditahan di Kamp-kamp Suriah
BNPT menyebut telah mengusulkan repatriasi atau pemulangan kembali WNI yang terasosiasi Foreign Terrorist Fighters (FTF) dan bergabung dengan ISIS ke Presiden Jokowi.
