- VIVA/M Ali Wafa
VIVA – Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) penyelenggaraan aksi unjuk rasa di Ibu Kota tidak akan diterbitkan polisi jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2019-2024, Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono, menjelaskan kembali kalau perizinan aksi unjuk rasa di Jakarta tidak diterbitkan mulai hari ini, Selasa 15 Oktober 2019 sampai tanggal 20 Oktober 2019 yang merupakan hari pelantikan. Hal ini adalah instruksi langsung Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Polisi Gatot Eddy Pramono.
"Kita ada diskresi kepolisian yang disampaikan bahwa tidak akan menerbitkan STTP antara tanggal 15 sampai dengan 20 (Oktober)," kata Argo di Mapolda Metro Jaya, Selasa 15 Oktober 2019.
Dia mengatakan, tak diterbitkannya STTP tersebut guna menciptakan suasana yang aman, kondusif dan untuk mengantisipasi aksi unjuk rasa berujung ricuh di kawasan Gedung DPR/MPR RI seperti beberapa waktu. Hal itu menurut polisi agar bisa jadi cermin baik di dunia internasional.
"Kita berharap tidak ada unjuk rasa sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan (pelantikan) dengan baik dan lancar. Tentunya ini semua untuk kebaikan dan kelancaran kegiatan tersebut," kata Argo menambahkan.
Untuk diketahui ada 31 ribu personel gabungan dari unsur TNI, POLRI, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan disiagakan mengawal pelantikan. Pengamanan akan dilakukan tiga lapis atau tiga ring. Sebelumnya diberitakan, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya akan memperketat pengamanan saat ikut turun mengawal pelantikan Presiden-Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada 20 Oktober 2019 mendatang.
Berkaca dari kasus penusukkan yang menimpa Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, beberapa waktu lalu di Alun-Alun Menes, Pandeglang, Banten. Karena itu, guna mengantisipasi hal-hal tak diinginkan maka polisi lalu lintas yang disiagakan jumlahnya diperbanyak nantinya.
"Kita perketat," ujar Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Yusuf di Markas Polda Metro Jaya, Minggu 13 Oktober 2019.
Menurut Yusuf, akan ada penambahan anggota dua kali lipat dari seharusnya. Dia mencontohkan misalnya biasanya yang disiagakan sebanyak 1.500 personel lantas, maka kini jumlahnya menjadi 3.000 personel lantas. [mus]
