Sudah Dapat Dihuni, Pemprov DKI Siapkan 52 Unit Rusunawa untuk Warga Kolong Tol Angke

Pemukiman di Kolong Tol Angke
Sumber :
  • VIVA/Andrew Tito

Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengatakan, rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) untuk tempat tinggal warga di kolong Tol Angke, Jakarta Barat sudah siap digunakan.

Pelaku Curanmor Babak Belur Dihajar Warga Usai Kedapatan Dorong Motor Curian

Pelaksana tugas Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Retno Sulistiyaningrum menegaskan, Rusunawa yang disiapkan Pemprov DKI dapat dihuni kapan pun oleh warga.

"Prinsipnya untuk rusunnya siap kapan saja mau mulai dihuni," kata Retno saat dikonfirmasi, dikutip Jumat, 14 Juli 2023.

Rumah di Jaktim Roboh saat Renovasi, 1 Warga Tewas Tertimpa

Ilustrasi Rusunawa.

Photo :
  • ANTARA FOTO/Vitalis Yogi Trisna

Kendati begitu, Retno belum dapat menjelaskan secara rinci terkait persiapan ataupun waktu pelaksanaan relokasi warga kolong Tol Angke untuk menempati rusunawa tersebut.

40 Ribu NIK KTP Warga Jakarta yang Sudah Meninggal Dinonaktifkan

"Hal-hal yang lainnya mohon ditanyakan kepasa pihak Wali Kota Jakarta Barat," ucapnya.

Pemprov DKI Jakarta bakal menyediakan 52 unit Rusunawa untuk memindahkan warga yang tinggal di kolong Tol Angke, Jakarta Barat.

"Dari (pihak) Wali Kota Jakarta Barat sudah berkoordinasi ke kami. Kami diminta untuk menyediakan 52 unit rusun," ujar Retno.

Sebagai informasi,Wakil Wali Kota Jakarta Barat, Hendra Hidayat mengatakan, pihaknya bakal memanusiawikan warga yang tinggal di bawah kolong Tol Angke, Jakarta Barat. Tak hanya itu, pemerintah kota Jakarta Barat  juga berencana memindahkan mereka ke rumah susun (rusun).

"Intinya pemerintah akan memanusiawikan mereka. Memberikan kehidupan mereka supaya lebih baik dan bisa tinggal lebih wajar," ujar Hendra kepada wartawan, Jumat, 23 Juni 2023.

Kendati demikian, rusun tersebut diprioritaskan bagi mereka yang memiliki KTP DKI Jakarta. Sedangkan, untuk yang memiliki KTP non-DKI akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan Dinas Sosial.

"Nanti kita pilah, kita pilah. Tentunya prioritas yang (KTP) DKI," kata Hendra.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya