Soal Wacana Tarif Transjakarta Berdasarkan Status Ekonomi Penumpang, Ini Kata Dishub DKI
- VIVA/Rahmat Fatahillah Ilham
Jakarta – Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo menyebutkan bahwa penyesuaian tarif transportasi di Jakarta berdasarkan status ekonomi penumpang belum akan diterapkan dalam waktu dekat.
Hal tersebut disampaikan Syafrin untuk menjelaskan terkait penerapan sistem tiket transportasi berbasis akun yang terintegrasi dengan data KTP.
"Untuk tahap awal yang penting sekarang manfaat dari penggunaan account-based ticketing (ABT) ini bagaimana agar memudahkan masyarakat bermobilitas," kata Syafrin kepada wartawan di Balaikota DKI Jakarta, dikutip Selasa, 26 September 2023.
Busway / Transjakarta
- vivanews/Andry Daud
Syafrin mengatakan, penerapan ABT ini bertujuan untuk mengintegrasikan sistem pembayaran tiket moda transportasi yang dikelola Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Ia menyebutkan, integrasi penyesuaian tarif dilakukan dengan cara penyediaan layanan pembelian tiket Transjakarta, LRT dan MRT Jakarta dalam satu platform, yaitu menggunakan aplikasi JakLingko
"Jadi maksudnya masyarakat yang nantinya akan melakukan perjalanan bisa dengan QR Code, kemudian bisa tap di stasiun, halte. Iya integrasi pembayaran Transjakarta, MRT dan LRT. Aplikasinya Jaklingko," kata dia.
Sebelumnya, viral di media sosial yang menyebutkan bahwa tarif layanan Transjakarta bakal disesuaikan dengan data kependudukan penumpang.
Hal tersebut diunggah melalui media sosial X @tmihariink pada Jumat, 22 September 2023 lalu. "Tarif bus transjakarta akan mengalami perubahan," tulisnya.
Adapun sistem ini disebut akan mengatur besaran tarif berdasarkan status ekonomi dan KTP penumpang.
"Transjakarta berencana memberlakukan sistem account-based ticketing (ABT) yang mana tarifnya ditentukan berdasarkan status ekonomi dan KTP domisili penumpang. Tarif untuk warga domisili DKI Jakarta dan non-Jakarta akan berbeda," tulisnya.
