- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews- Konsep Twin Metropolitan yang ditawarkan Pemerintah Propinsi Jawa Barat untuk mengembangkan daerah yang berbatasan dengan wilayah DKI Jakarta, ternyata belum tersosialisasi dengan baik.
Tiga daerah penyangga di Jawa Barat yang masuk dalam konsep tersebut, diantaranya Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek) yang kemudian disebut Twin Metropolitan atau Metropolitan Kembar belum mendapat informasi mengenai konsep tersebut.
"Kami belum pernah diajak bicara mengenai konsep Metropolitan Kembar," kata Dicky Irawan, Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Bekasi, Selasa 25 Oktober 2011.
Senin pekan lalu, Bappeda Jawa Barat mengumumkan konsep tersebut yang diyakini mampu mengimbangi pengembangan DKI Jakarta. Jika selama ini Bodebek hanya diposisikan sebagai subset, kedepan bisa diposisikan sebagai penghela percepatan pembangunan di Jawa Barat.
Tiap daerah diproyeksikan mengembangkan kekhasannya sendiri. Depok diproyeksikan mengembangkan kawasan metropolitan yang menyokong sisi peranti lunak serta jasa, Bogor dan Bekasi diproyeksikan menyokong
dari sisi peranti keras, seperti industrinya. Pengembangan kota kemudian dinamakan Metropolitan Bodebek.
Menurut Dicky, konsep Metropolitan Bodebek justeru membingungkan. "Sebab sudah menjadi keniscayaan bahwa wilayah penyangga secara otomatis menjadi bagian dari DKI karena okupasi wilayah," katanya.
Atas alasan itu, Dicky tidak yakin Metropolitan Bodebek dapat berdiri sendiri menjadi pendamping apalagi pesaing bagi DKI. Sebab, sejak DKI Jakarta menjadi pusat segala kegiatan maka daerah di sekitarnya (Bodebek) menjadi sub urban.
Masyarakat yang hendak masuk DKI Jakarta kemudian tidak mendapat akses, maka bermukimnya di tiga wilayah penyangga tersebut. "Kalau dijadikan metropolitan sendiri tidak tahu bagaimana caranya," tambahnya.
Memberikan kesempatan bagi wilayah penyangga untuk tumbuh besar, menurut Dicky, tidak mesti harus dengan cara membuat Metropolitan Bodebek. Yang perlu dikembangkan adalah potensi daerah dengan sharing
pendanaan dari DKI.
Dicky mencontohkan wilayah Bogor yang kini diarahkan DKI agar hutannya direlokasi. Vila-vila yang menggusur fungsi hutan lindung di Bogor disebut sebagai biang banjir di DKI, sehingga harus dibenahi.
Menurut Dicky, DKI tidak bisa sekadar mengklaim salah terhadap pertumbuhan pembangunan di wilayah Bogor tetapi juga tidak mau berbagi anggaran.
DKI Jakarta yang memiliki kepentingan besar terhadap hutan di Bogor harus berani mengeluarkan biaya agar potensi lahan serapan tetap terjaga. "Bagi masyarakat di Bogor kalau tidak membangun vila berarti
tidak ada pemasukan, terus mau makan apa mereka. Seharusnya DKI Jakarta memikirkan itu," tutupnya. (Laporan : Erik Hamzah, Bekasi, eh)
Viral Video Ojol Gerebek Bengkel Tambal Ban Penyebar Ranjau Paku di MT Haryono
Bagi pengendara motor, ranjau paku merupakan musuh besar karena membuat ban bocor. Kini, viral sejumlah pengemudi ojol mengerebek tukang tambal ban diduga penebar ranjau.
