- VIVAnews/Fernando Randy
VIVAnews - Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo bertemu dengan para pengelola Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Puskesmas di lima wilayah administrasi kota Jakarta. Mereka membahas kualitas pelayanan kesehatan, antara lain pelayanan kepada keluarga pemegang Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
Foke, sapaan akrab Fauzi Bowo, meminta pengelola RSUD dan Puskemas untuk lebih meningkatkan kecepatan dan kualitas pelayanan kesehatan.
“Jaga agar masalah seperti birokrasi tidak menghambat masyarakat mendapatkan kecepatan dan kualitas pelayanan yang prima,” kata Fauzi Bowo di Balaikota DKI Jakarta, Senin, 11 Juni 2012.
Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta telah mengalokasikan dana yang cukup besar untuk memberi subsidi peningkatan kualitas layanan kesehatan terutama bagi masyarakat golongan bawah. Tahun ini tidak kurang dari Rp900 miliar atau 8% dari APBD DKI Jakarta digunakan untuk membantu pelayanan kesehatan bagi keluarga kurang mampu.
“Dana ini benar-benar harus efektif, artinya pelayanan terhadap warga kurang mampu harus tepat sasaran dan tepat waktu,” katanya.
Foke mengklaim, daya serap anggaran subsidi bagi pelayanan kesehatan warga kurang mampu terlihat berhasil. Tidak hanya itu, jumlah warga kurang mampu yang terlayani RSUD dan Puskemas juga terus meningkat.
Berdasarkan data Pemprov DKI, tidak kurang dari 2 juta kasus penyakit warga Jakarta yang bisa terlayani oleh Puskemas Kecamatan maupun Kelurahan. Dari jumlah itu, sekitar 630.000 warga diantaranya adalah pemegang kartu Gakin dan SKTM.
Pelayanan gratis bagi keluarga tidak mampu bukan hanya sebatas penyakit ringan, tapi juga dalam tindakan operasi, termasuk untuk cuci darah. Jumlah pemegang kartu Gakin dan SKTM yang mendapat layanan tindakan operasi juga terus meningkat, tercatat sekitar 1.730 kasus yang sudah ditangani.
Untuk melayani mereka yang harus rawat inap, Pemprov DKI juga telah membangun fasilitas kamar rawat inap di Puskesmas dan juga meminta RUSD untuk meningkatkan jumlah tempat tidur kelas III. Tidak kurang dari 1.110 tempat tidur kelas III tersedia di 7 RSUD milik Pemprov DKI yang siap melayani rawat inap keluarga kurang mampu atau pemegang Gakin dan SKTM.
Kini Pemprov DKI juga telah menyerahkan pengelolaan anggaran ke setiap Puskesmas. Dengan mekanisme ini, setiap Puskesmas di DKI diberi kewenangan mengelola anggaran sendiri, sesuai dengan kondisi masyarakat di lingkungannya, sehingga pos anggarannya terpisah dari Dinas Kesehatan.
Untuk peningkatan kualitas layanan, Pemprov DKI juga terus mendorong perbaikan manajemen Puskesmas dan RSUD agar sesuai dengan Standar ISO 9001: 2008.
“Saat ini tidak kurang dari 170 Puskesmas di DKI sudah mendapat sertifikat ISO tersebut yang berarti kualitas pelayanannya sudah mencapai standar yang tinggi dan diakui secara internasional,” ujarnya.
Kata Anies Ditanya Bakal Maju Pilgub Jakarta atau Gabung Pemerintahan Prabowo
Anies Baswedan mengklaim belum kepikiran soal sikap politiknya ke depan pasca-kalah pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
