DPRD: Alokasi APBD Perubahaan DKI Kurang Spesifik

- Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Muhammad Sanusi, mengatakan bahwa draft Kebijakan Anggaran Umum - Plafon Prioritas Sementera (KUA - PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) masih berada di pimpinan DPRD.

Menurut Sanusi, itu karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru menyerahkan draft KUA - PPAS itu sebelum libur Idul Fitri, sehingga pelaksanaan paripurna terpotong libur dan cuti lebaran. Padahal, kata dia, APBD-P itu harus segera disahkan September atau Oktober mendatang.

"Ini dalam waktu dekat mau dibahas di fraksi dulu kemudian pimpinan nanti Paripurna. Targetnya September-Oktober diketok," kata Sanusi di Jakarta, Selasa 20 Agustus 2013.

Dia menjelaskan, dalam APBD-P 2013, penambahan terbesar ada pada pemberian modal kepada tiga Badan Usaha Milik Daerah. Di antaranya Bank DKI sebesar Rp900 miliar, PT Jakarta Propertindo Rp1,4 triliun, dan PD Sarana Pembangunan Jaya Rp130 miliar. Namun, peruntukan APBD-P itu belum jelas spesifikasinya.

"Ini yang kami harus tanyakan. Itu penyertaan modal misal Jakpro untuk apa. Memang sih di dalam KUA- PPAS sudah disebutkan untuk modal awal bisnis, tapi kurang spesifik," katanya.

Kata dia, seharusnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjelaskan alasan secara detail mengapa tiga BUMD itu harus mendapatkan suntikan modal.

"DKI juga harus menjelaskan apa prestasi tiga BUMD tersebut sehingga harus mendapat suntikan modal."