VIVAnews - Ujian nasional akan digelar 20-24 April untuk SMA dan setingkatnya dan 27 hingga 30 April untuk SMP dan setingkatnya sedangkan ujian untuk SD dan setingkatnya pada 11-31 Mei.
Pemerintah pun telah menganggarkan dana sebanyak Rp 12,7 miliar untuk pelaksanannya.
Untuk itu Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengimbau agar sekolah tidak lagi memungut biaya apapun untuk melaksanakan ujian tersebut.
Anggarannya diambil dari APBN. Untuk SMP,MTS,SMPLB, SMALB dan SMK dianggarkan sebesar Rp 8,5 miliar.
Untuk SMA dan MA sebesar 2,6 miliar dan untuk SD, MI dan SDLB sebesar Rp 1,6 miliar.
"Dengan dana sebesar itu, sekolah tidak diperbolehkan memungut uang dari orangtua murid. Larangan itu termasuk untuk sekolah swasta," tegas Kepala Dinas Pendididkan DKI Jakarta.
Taufik juga mengatakan jumlah peserta tahun ini mencapai 395.271 siswa. Bagi siswa yang tidak bisa mengikuti ujian pun, diberi kesempatan untuk mengikuti ujian susulan.
Ujian susulan bagi tingkat SMA/Aliyah digelar pada 13 Juni. Bagi siswa SMP dan MTS pada 20 Juni dan tingkat SD/MI pada 30 Juni.
Sementara tingkat kelulusan tahun lalu bagi SMA yakni 94 persen, lalu 93,76 persen bagi SMK dan 99,98 persen untuk SMP.
"Sedangkan bagi siswa yang tidak lulus, kami sarankan ikut ujian kesetaraan atau terpaksa mengulang ujian tahun depan," kata Taufik.
Taufik menambahkan, sekolah yang dapat menyelenggarakan ujian yakni, sekolah terakreditasi, memiliki peserta ujian minimal 20 peserta didik dan memiliki fasilitas ruang yang layak.
Taufik yakin tidak akan ada lagi kasus soal bocor saat pelaksanannya nanti. Pendistribusian soal akan dijaga ketat mulai dari rayon panitia ujian sekolah.
Di sana, petugas harus menandatangani berita acara pertanggungjawaban pengambilan soal. Nantinya, seluruh lembar jawaban akhir akan dipindai di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Rawamangun.
Khusus untuk SMK akan dipindai di SMK 26 Rawamangun. "Saya jamin tidak ada kebocoran maupun joki," tegasnya.
Pendistribusian naskah juga akan dipantau oleh pihak kepolisian. Distribusi soal dari percetakan pusat akan dilakukan pada hari minggu pukul 5.00 WIB.
Soal akan disegel sebagai bukti pengaman. Sementara untuk antisipasi adanya joki, para peserta ujian akan memakai data diri yang disertai foto. "Yang boleh masuk kelas hanya peserta ujian dan pengawas," tukasnya.
Petinggi PKS: Jadi Oposisi Enggak Ada Masalah, Koalisi Siap
Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan bahwa partainya tidak masalah untuk menjadi oposisi ataupun koalisi pada pemerintahan mendatang.
