Ditolak DPRD, Ahok Cari Pemodal LRT dari Swasta

Jumat, 19 Desember 2014 - 13:38 WIB
Oleh :
Gubernur DKI Jakarta Ahok
Gubernur DKI Jakarta Ahok
Sumber :
  • VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
Photo Mini 1
VIVAnews
- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan mencari pihak swasta untuk berinvestasi pada proyek pembangunan moda transportasi Light Rail Transit (LRT/Kereta Rel Ringan).


Ahok terpaksa mengalihkan pembiayaan proyek LRT ke pihak swasta setelah rencana pembiayaan dengan menggunakan anggaran daerah yang diajukan Pemprov DKI ditolak DPRD DKI.


"Enggak apa-apa, penolakan itu artinya kita akan tempuh kerja sama dengan swasta," kata Ahok, di Balai Kota DKI Jakarta, Jum'at, 19 Desember 2014.


Ahok menyatakan, pembangunan LRT harus tetap berjalan meskipun terbentur masalah pembiayaan.


"Kalau kerja sama dengan swasta, kita dapat barangnya (LRT), tapi enggak dapat keuntungan dari propertinya," ujar Ahok.

Baca Juga :
Harga Banyu Biru Dibuka dari Rp4,7 Juta

Rencana pembangunan LRT merupakan salah satu dari sekian banyak program pembangunan yang diwacanakan Pemprov DKI untuk menuntaskan masalah kemacetan arus lalu lintas di ibukota.
Baca Juga :
Bawa-bawa Kualitas Pemain Sendiri, Shin Tae-yong Bongkar Penyebab Timnas Indonesia U-23 Dilibas Irak


Baca Juga :
Dikalahkan Irak, Timnas Indonesia U-23 Harus Jalani Hal yang Ditakuti Mantan Pelatih Vietnam
DPRD DKI menolak penganggaran untuk pembangunan LRT dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) yang dilaksanakan pada Kamis, 18 Desember 2014 kemarin.

Penolakan itu bukan tanpa alasan, DPRD menilai, konsep integrasi moda transportasi itu belum jelas, serta mempertanyakan rincian mengenai Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), DED (Detailed Engineering Design), dan PSO (Public Service Obligation) dari pengoperasionalan LRT.
Halaman Selanjutnya
Penolakan itu bukan tanpa alasan, DPRD menilai, konsep integrasi moda transportasi itu belum jelas, serta mempertanyakan rincian mengenai Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), DED (Detailed Engineering Design), dan PSO (Public Service Obligation) dari pengoperasionalan LRT.
Halaman Selanjutnya