Sumber :
- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id
- Pemerintah Provinsi DKI terancam tak bisa lagi memanfaatkan sumbangan dana
Corporate Social Responsibility
(CSR) dari perusahaan untuk membangun fasilitas ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) pada tahun 2016 nanti.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengatakan, bila situasi perekonomian yang sulit pada tahun ini terus berlanjut hingga tahun depan, perusahaan-perusahaan, diperkirakan akan memprioritaskan anggaran yang dimilikinya untuk menjamin keberlangsungan bisnis mereka dan secara signifikan, mengurangi anggaran CSR yang selama ini diandalkan Pemerintah Provinsi DKI untuk membangun fasilitas taman terpadu yang jumlahnya hingga saat ini telah mencapai enam taman di seluruh wilayah Jakarta.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Nonton Langsung di Qatar, Fitri Carlina Menangis Saat Timnas Indonesia Menang Lawan Korea Selatan
Baca Juga :
Beredar Video WN Polandia Kehilangan Isi Kopernya, Pihak Bandara Ngurah Rai Bali Beri Penjelasan
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengatakan, bila situasi perekonomian yang sulit pada tahun ini terus berlanjut hingga tahun depan, perusahaan-perusahaan, diperkirakan akan memprioritaskan anggaran yang dimilikinya untuk menjamin keberlangsungan bisnis mereka dan secara signifikan, mengurangi anggaran CSR yang selama ini diandalkan Pemerintah Provinsi DKI untuk membangun fasilitas taman terpadu yang jumlahnya hingga saat ini telah mencapai enam taman di seluruh wilayah Jakarta.
"Tahun depan saya
enggak
tahu, kalau ekonomi tambah susah, apakah kita bisa nambah RPTRA?" ujar Ahok usai membuka acara Festival Kota Layak Anak di Balai Kota DKI, Rabu, 30 September 2015.
Maka dari itulah Ahok mengatakan, ia telah meminta Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Bencana (BPMPKB) DKI selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditunjuk untuk mengawasi penggunaan taman-taman terpadu itu di seluruh Jakarta, untuk menganggarkan sendiri kegiatan pembangunan sebanyak 150 RPTRA di seluruh Jakarta pada tahun 2016.
Dengan cara tersebut, Ahok mengatakan, target DKI untuk membangun sebanyak 160 taman terpadu di seluruh Jakarta pada tahun 2015 dan 2016 akan tercapai. Bila di tahun 2016 ada perusahaan yang masih mampu menyumbangkan CSR-nya, maka anggaran pembangunan RPTRA yang telah disetujui, akan ditangguhkan penggunaannya, dan masuk dalam pos Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) yang kemudian dianggarkan kembali untuk hal lain di APBD Perubahan.
"Bu Dien (Kepala BPMPKB DKI Dien Emmawati) sudah saya minta untuk anggarkan sendiri," ujar Ahok.
Pembangunan RPTRA merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Provinsi DKI di bawah kepemimpinan Ahok untuk menyediakan tempat berkumpul bagi warga di lingkungannya. Hal tersebut dinilai akan membuat warga lebih akrab dan terbuka.
Setiap RPTRA, biasanya dilengkapi berbagai fasilitas seperti taman bermain, fasilitas olahraga, lapangan terbuka, panggung, hingga mini market dan perpustakaan, untuk bisa digunakan oleh warga untuk berbagai macam keperluan.
Hingga saat ini, ada 6 RPTRA yang telah diselesaikan pembangunannya. Keenam RPTRA itu berada di wilayah Cideng, Cililitan, Pulogadung, Kepulauan Seribu, Gandaria Selatan, dan Kembangan Utara. Beberapa di antaranya, telah diresmikan oleh Ahok, Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat, atau para istri mereka yang merupakan pimpinan dari organisasi kemasyarakatan (ormas) Tim Penggerak PKK DKI.
Hingga akhir tahun, DKI menargetkan pembangunan sebanyak 54 fasilitas serupa. Pembangunan RPTRA pada tahun 2015, sepenuhnya dilakukan dengan memanfaatkan sumbangan dana CSR dari perusahaan-perusahaan yang ada di Jakarta.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Tahun depan saya
